Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Publik Menyorot Suara PSI TIba-Tiba Melonjak Akhir Pekan Lalu, Simak Sejarah Partai Solidaritas Indonesia

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para ahli di bidang teknologi informasi belakangan ini mempertanyakan lonjakan yang aneh dalam perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024. Lonjakan tersebut teramati dari Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) pada 1-2 Maret 2024 yang terlihat tidak wajar.

Alfons Tanujaya, seorang ahli IT dan Keamanan Siber dari Vaksincom menyatakan bahwa peningkatan suara PSI terlalu signifikan dan menyarankan penghitungan secara manual. Dia mengatakan, "Ini agak mencurigakan jika terjadi anomali dalam hasil suara," saat dihubungi pada Senin, 4 Maret 2024.

Menurut Alfons, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pemantau lainnya perlu memantau dengan cermat data suara yang dikumpulkan oleh Sirekap. Pengawas harus memeriksa apakah jumlah suara yang tercatat wajar dan sesuai dengan formulir C1.

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB), Agung Harsoyo juga mengungkapkan keheranannya terhadap lonjakan suara PSI yang tidak biasa. Menurutnya, pola perolehan suara PSI sudah terlihat sejak awal perhitungan, sehingga lonjakan yang tiba-tiba terjadi terlihat tidak masuk akal.

Hal senada diungkapkan Roy Suryo, seorang pakar telematika. Dia menyatakan adanya keanehan atas tambahan 98 ribu suara untuk PSI hanya dalam 24 jam. Dia menyebut, "Kemungkinan terjadi perpindahan suara partai tertentu memang sangat mungkin terjadi."

Suara yang berpindah mungkin berasal dari suara tidak sah yang kemudian diberikan kepada PSI. Roy memberikan contoh kasus di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Tengah, seperti di Cibeber, Banten, dan Bendoharjo, di mana data Sirekap dan C-Hasil bertentangan.

Dalam contoh TPS 004 Bulakan Cibeber, Banten, data Sirekap menunjukkan PSI mendapat 69 suara sedangkan suara tidak sah hanya 1, namun foto C-Hasil menunjukkan sebaliknya. Hal serupa juga terjadi di TPS 009 Bendoharjo, Jawa Tengah, di mana PSI mendapat 50 suara dan suara tidak sah 2 suara, namun hasil penelusuran menunjukkan sebaliknya.

Sejarah PSI yang Tidak Pernah Masuk Parlemen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didirikan secara resmi pada 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang berhasil melewati seleksi badan hukum setelah Pemilihan Presiden 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendirian PSI melibatkan Grace Natalie, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka sebagai pendiri. Mereka memilih Grace Natalie sebagai Ketua Umum PSI. PSI mulai bergerak di dunia politik pada Pemilihan Umum 2019 dengan nomor urut 11.

Meskipun PSI tidak berhasil melewati ambang batas parlemen yang mengharuskan partai politik meraih suara minimal 4 persen untuk lolos, terdapat fakta menarik seputar partai ini. Anggota partai ini memiliki sebutan khusus memanggil sesama kadernya dengan sebutan"bro" dan "sis".

Saat ini, PSI dipimpin oleh salah satu anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep yang sering dipanggil Brotum atau Bro Ketua Umum oleh anggota dan pengurus PSI.

Visi PSI adalah menciptakan Indonesia yang demokratis, berbudaya, beradab, berkeadilan, dan maju.

Sementara misi PSI meliputi:

  1. Membangun kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur untuk menggalang kekuatan nasional.
  2. Melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi dengan nilai solidaritas nasional dalam perjuangan politik.
  3. Memperkuat semangat republikanisme, menguatkan rasa kebangsaan, menanamkan idealisme, memperkuat kebhinekaan, dan memperkokoh gotong royong.
  4. Mendorong kehormatan Indonesia dalam hubungan internasional, sesuai dengan prinsip politik bebas aktif dengan memperhatikan kondisi geopolitik internasional yang berkembang.

ANANDA BINTANG I  ALIF ILHAM FAJRIADI

Pilihan Editor: Apa Itu Optical Character Recognition yang Disebut KPU Soal Lonjakan Suara PSI?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

7 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.


Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

7 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.


KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai

8 jam lalu

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, bersama Anggota KPU DKI, Astri Megatari, ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Defara
KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah salinan KTP dukungan.


Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

8 jam lalu

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kawasan Industri Tunas Prima Kabil, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.


Cerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat

8 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Cerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat

Zulhas menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo kini makin dekat dan harmonis.


KPU akan Verifikasi Data Dukungan Bakal Paslon Perseorangan di Pilkada 2024, Ini Alasannya

9 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU akan Verifikasi Data Dukungan Bakal Paslon Perseorangan di Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU memperkirakan potensi bakal calon peserta Pilkada 2024 dari jalur perseorangan tak sebanyak pilkada sebelumnya.


Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

9 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.


Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

10 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


Elektabilitas Anak Muda Ini Tinggi untuk Pilkada 2024 Kota Yogyakarta

10 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Elektabilitas Anak Muda Ini Tinggi untuk Pilkada 2024 Kota Yogyakarta

Sejumlah nama anak muda mendulang suara yang cukup besar dalam survei untuk Pilkada 2024 Kota Yogyakarta.


Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

10 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.