TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad Sahroni mengatakan akan terus melaju soal penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Hari ini baru paripurna, kalau PDIP go ahead, kita go ahead,” kata Sahroni usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus, Selasa, 5 Maret 2024.
Dalam rapat paripurna, pada Selasa, 5 Maret 2024, tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDI Perjuangan, kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang paripurna yang disampaikan kepada pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Politikus PDIP Aria Bima meminta agar DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, pengawasan itu dapat dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi maupun hak angket.
"Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket," kata Aria.
Anggota DPR Fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mengatakan alasan pengguliran hak angket adalah untuk memastikan momen krusial Pemilu bisa dijaga agar tetap terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, ujar Aus, hak angket bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga yang tumbuh di tengah masyarakat atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” katanya.
Sementara itu, politikus PKB Luluk Nur Hidayat menyatakan dukungannya terhadap proses hak angket tersebut. “Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata dia.
Pilihan Editor: Alasan NasDem Tak Serukan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Paripurna DPR
