Anggap Ada Kesalahan Fatal, Pengamat IT Harap Sirekap Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat IT sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menyebut sistem IT KPU sudah bermasalah sejak awal. Dia mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) perlu dievaluasi, bahkan diaudit. 

"Dari soal kebocoran data, kemudian kalau kita lihat juga dalam proses Sirekap terjadi kesalahan yang cukup fatal sebenernya," kata dia ketika dihubungi, Senin, 4 Maret 2024.

Heru pun mengatakan Sirekap perlu dievaluasi, bahkan audit terhadap sistem IT KPU. "Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau memang sistem ini dipersiapkan dengan baik sejak awal," tuturnya.

Dia pun menyoroti kecurigaan sistem Sirekap yang memang didesain dari awal untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, tapi diinginkan oleh pihak tertentu. "Seperti ada penggelembungan suara, kemudian juga dukungan terhadap salah satu Paslon sehingga data-data yang ada di lapangan ini tidak sesuai dengan di Sirekap," ucapnya.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan sudah mengoreksi data anomali perolehan suara Pilpres 2024 di 154.541 tempat pemungutan suara (TPS) tersebut.

Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara di dalam Sirekap yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"(Perolehan suara) Pilpres sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki)," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Sebelumnya, KPU mengklaim pihaknya sudah mengoreksi secara bertahap sejak 15 Februari 2024. Selain perolehan suara Pilpres, pengoreksian juga dilakukan terhadap data anomali dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPD di Sirekap. "Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan Pemilu DPD RI 16.450 TPS (yang sudah dikoreksi)," katanya.

Hasyim menjelaskan temuan data anomali dan hasil koreksi untuk DPRD Provinsi dikerjakan oleh KPU Provinsi. Kemudian, data anomali dan hasil Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota dikerjakan oleh KPU kabupaten/kota.

Sirekap adalah alat yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Alat bantu ini baru pertama kali diterapkan dalam Pemilu. Sistem ini pun menjadi sorotan, karena mengalami galat hingga salah input data yang mengakibatkan adanya penggelembungan suara salah satu pasangan capres-cawapres.

Pada Kamis pekan lalu, Hasyim Asy'ari telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap. "Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," ujar Hasyim.

Dia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

DEFARA DHANYA | ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Ogah Ditanya Terus Soal Harga Beras Naik: Jangan Tanya Saya, Cek ke Lapangan