4. Partai Gelora
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden serta ambang batas parlemen harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat. Pernyataan itu menanggapi putusan MK yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen diatur ulang.
"Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Ahad, 3 Maret, seperti dikutip Antara.
Dia menyebut segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung karena keberadaannya membuat rakyat dibatasi.
"Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.
Ia juga mengatakan kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partainya.
ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA
Pilihan editor: Grace Natalie Sebut Kenaikan dan Penurunan Suara di Sirekap KPU Juga Dialami Partai Lain
