TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi purnawirawan dini pada 1998 setelah diberhentikan dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Lucunya, saat maju dalam Pilpres 2024, Prabowo turut didukung dua anggota DKP yang memecatnya dulu. Kedua sosok itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Agum Gumelar.
Prahara yang menimpa Prabowo itu buntut dirinya selaku Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memerintah Satuan Tugas Mawar atau Tim Mawar untuk menculik sejumlah aktivis prodemokrasi pada 1998. Perintah ini disebut atas inisiatif Prabowo berlandaskan alasan demi mengamankan negara.
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) saat itu, Jenderal TNI Wiranto kemudian menunjuk tujuh perwira untuk mengadili Prabowo. DKP dipimpin Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo dan wakilnya, Letnan Jenderal (Letjen) Fachrul Razi. Anggotanya Letjen SBY, Letjen Agum Gumelar, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Arie J. Kumaat, dan Letjen Djamari Chaniago.
Menjelang Pemilu 2024, mantan aktivis 1998 Benny Rhamdani menilai SBY, Wiranto, dan Agum Gumelar telah mengkhianati keputusan DKP. Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu mengatakan Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar telah mencederai doktrin Sapta Marga. Ketiga tokoh itu disebut secara terang-terangan mendukung kandidat yang telah melakukan tindak pidana penculikan.
“Jelas-jelas memberikan dukungan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana,” ucapnya dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023.
Dukungan dua anggota DKP untuk Prabowo
Pada Pilpres 2024, mulanya Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Anies justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pendampingnya.
Padahal kala itu ramai diprediksi Anies bakal menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat sebagai cawapres. Merasa dikhianati, Demokrat kemudian pindah haluan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan lainnya. Koalisi ini mengusung Prabowo sebagai capres.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dinilai sangat berperan atas keputusan Demokrat bergabung dengan KIM. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono. Budi membeberkan telah ada pertemuan sebelumnya antara SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
“Saya juga mesti memberikan testimoni pengamatan dan penilaian saya bahwa Prabowo di dunia politik yang sudah digelutinya lebih dari 15 tahun, Prabowo memiliki wawasan dan pengetahuan yang kuat tentang dasar pilar dan kerangka berkehidupan bernegara,” kata SBY mengungkapkan alasan dukungannya, pada Senin, 20 November 2023.
Bergabungnya Demokrat dengan KIM sebenarnya bukanlah manuver besar bagi SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Partai berlambang bintang mercy adalah pendukung setia Prabowo pada dua Pilpres sebelumnya: 2014 dan 2019. Dalam dua Pilpres tersebut malahan SBY masih berstatus sebagai Ketua Umum. Artinya keputusan tersebut bukan karena disetir.
Pada Pilpres 2014, dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo dan Hatta Rajasa disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat Sjarif Hasan. Dukungan itu diklaim telah didukung penuh oleh SBY selaku ketua umum partai. Pada Jumat, 4 Juli 2014, SBY mengadakan buka puasa bersama dengan Prabowo di Puri Cikeas, Jawa Barat. Pesan SBY kala itu seolah-olah Prabowo telah memenangkan Pilpres.
Pun pada 2019, Partai Demokrat juga mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keputusan itu diambil melalui rapat Majelis Tinggi pada Jumat, 10 Agustus 2018. Alasannya, mereka yakin Prabowo bakal menang karena memiliki pengalaman.
“Yakin menang. Saya yakin Pak Prabowo dan Sandiaga Uno punya kemampuan yang cukup untuk memenangkan pertandingan ini, apalagi Pak Prabowo punya pengalaman,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Ketika itu Agum Gumelar masih berseberangan dengan SBY. Dalam dua Pilpres sebelumnya: 2014 dan 2019, Agum getol menjadi musuh Prabowo. Pada Pilpres 2019 misalnya, dalam sebuah video yang diunggah Ulin Niam Yusron, Agum mengaku heran dengan keputusan SBY mendukung Prabowo. Sebab, kata Agum, SBY adalah anggota DKP yang ikut menandatangani pemberhentian Prabowo.
“SBY tanda tangan, semua tanda tangan. Ya, walaupun saya heran ini yang tanda tangan rekomendasi, kok, malah sekarang mendukung (Prabowo),” kata Agum dalam video tersebut.
Bak menjilat ludah sendiri, pada Pilpres 2024 akhirnya Agum juga menjadi pendukung Prabowo. Namanya termasuk sebagai satu dari sepuluh Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Alasan Agum berdalih mendukung kali ini sebab perubahan sikap Prabowo dinilainya menjadi lebih baik.
Perubahan ini, kata Agum, bermula saat Prabowo memutuskan bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Agum bertanya ke Prabowo alasan dia memutuskan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi yang merupakan rivalnya di Pilpres. Jawaban Prabowo membuat Agum terenyuh.
“Apa jawabannya? Jawabannya, ‘Bang, aku lakukan ini semuanya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa’,” kata Agum Gumelar menirukan ucapan Prabowo, Sabtu, 2 Desember 2023.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | BUDIARTI UTAMI PUTRI | DINI PRAMITA | TIKA AYU
Pilihan Editor: SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
