Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Atas Jenderal TNI Kehormatan Prabowo, Masih Ada Pangkat Jenderal Besar yang Hanya Disandang 3 Sosok Ini

image-gnews
Presiden RI Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. TEMPO/Subekti
Presiden RI Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sematkan Jendreal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Pangkat ini, sebelum Prabowo pernah dilakukan pula kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Hendropriyono. Artinya, Prabowo mendapat kenaikan pangkat dari bintang 3 menjadi bintang 4.

Di atas itu, terdapat istilah Jenderal Besar atau Jenderal bintang lima merupakan pangkat tertinggi dalam hierarki kemilitieran di Indonesia. Tidak hanya dari cerminan atas kualitas seorang prajurit, pangkat ini diberikan kepada mereka yang berjasa sangat besar bagi perkembangan bangsa dan negara pada umumnya, serta TNI pada khususnya.

Di Indonesia, pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar bukan pangkat yang dapat disematkan kepada sembarang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 menjelaskan bahwa, hakekat pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualitas yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI.

Namun, pangkat Jenderal Besar TNI, Laksamana Besar TNI, dan Marsekal Besar TNI adalah pengecualian dari hakekat pangkat tersebut, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa pemberian pangkat ini semata-mata bersifat penghargaan. 

Artinya pangkat tersebut tidak membawa konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan, dan juga tidak berkaitan langsung dengan struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Lebih lanjut,  pada Pasal 7 Ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perwira tinggi untuk memperoleh pangkat Jendral Besar TNI.

Menurut penjelasan dalam peraturan tersebut, perwira tinggi yang berhak memperoleh pangkat Jendral Besar TNI adalah:

  1. Perwira Tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangannya dalam mempertahakan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia
  2. Perwira Tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil melaksanakan tugasnya.
  3. Perwira Tinggi terbaik yang telah meletakan dasar-dasar perjuangan ABRI.

Sejak 1997, baru ada tiga orang yang menyandang pangkat Jenderal Besar TNI, yaitu Jenderal Besar Soedirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto.

Jenderal Besar Soedirman

Jenderal Besar Soedirman adalah salah satu tokoh bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Pada 27 Juni 1947 di Yogyakarta, Jenderal Soedirman dinobatkan sebagai Panglima TNI pertama oleh Presiden Soekarno. Sebelum dimadatkan sebagai Panglima Besar TNI pertama, Jenderal Soedirman merupakan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil konferensi TKR di Yogyakarta pada 12 November 1945.

Melansir dari Majalah Tempo Edisi 12 November 2021, terpilihnya Jendral Soedirman sebagai Panglima Besar bukan semata karena lulusan Akademi Militer (Akmil), melainkan karena pengalaman yang dimilikinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sepak terjangnya dalam tubuh TNI diantaranya, memimpin Resimen I/Divisi I TKR, dan berhasil menggagalkan upaya Jepang serta mengambil alih gudang senjatanya. Selain itu, saat menjabat sebagai Panglima Besar, ia semakin dihormati karena kemampuannya dalam memperkuat angkatan perang Indonesia, termasuk prestasinya dalam Opersi Trikora dan Operasi Dwikora.

Jenderal Besar Abdul Haris Nasution

Jenderal Besar Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Karier militernya bermula saat ia mendaftar sebagai prajurit di sekolah perwira cadangan bentukan Belanda pada tahun 1940. 

Selanjutnya AH Nasution bergabung dalam perjuangan melawan Jepang di Surabaya pada 1942. Hal ini menjadi awal bagi para bekas tentara PETA, termasuk AH Nasution, dalam mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi cikal bakal TNI.

Karirnya terus menanjak, salah satunya sebagai Panglima Divisi III/ Priangan, ia lalu dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1948 serta dikenal sebagai pengagas taktik perang gerilya atau gerrilla warfare yang diartikan sebagai perang rakyat.

Jenderal Besar Soeharto

Seoharto dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, dan menjadi sosok yang berpengaruh dalam babak sejarah Indonesia. Karier militernya dimulai saat ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 1945. Masa itu, Indonesia masih dalam perjuangan melawan upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.

1 Maret 1949, Soeharto semakin dikenal karena peran vitalnya dalam serangan untuk merebut kembali kota Yogyakarta. Selanjutnya, saat memimpin Komando Mandala, Soeharto berhasil merebut kembali Irian Barat, misi itu membawanya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. 

Pada 1965, Indonesia mengalami perpecahan dalam Angkatan Darat, yang disebabkan oleh koflik internal terkait dengan paham Nasakom yang digagas oleh Presiden Soekarno. Peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal pada 1 Oktober 1965 kemudian memperkeruh situasi.

Untuk mengatasi situasi keos tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak saat itu, Soeaharto menduduki jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Ia diangggap berjasa karena berperan sebagai komandan yang memimpin serangan Umum 1 Maret 1949 dan Panglima Kostrad yang berhasil menumpas peristiwa 30 September 1965.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I M RAFI AZHARI I  FATHUR RACHMAN I  NAOMY A. NUGRAHENI

Pilihan Editor: Syarat Memperoleh Pangkat Jenderal Besar Penghargaan Tertinggi Bagi Perwira Tinggi TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

4 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.


DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

7 jam lalu

Politisi PKB yang juga Anggota DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.


Cerita Pramono Anung soal Perbincangan dengan Puan dan Prabowo

8 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Cerita Pramono Anung soal Perbincangan dengan Puan dan Prabowo

Pramono Anung bercerita soal pertemuan dengan Puan dan Prabowo.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

8 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

8 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Konsolidasi Internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Jumat, 6 September 2024. berjanji untuk menggandakan operasional RT/RW, memasang CCTV di setiap lingkungan untuk menekan tindak kriminalitas, serta meningkatkan anggaran kader dasa wisma dan jumantik. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.


Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.


Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

9 jam lalu

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (baju putih) saat tiba di Kantor KPU Jatim di Surabaya, Kamis malam 29 Agustus 2024. ANTARA/Faizal Falakki
Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa kader PDIP yang masih tersisa di kabinet Jokowi?


Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

10 jam lalu

Pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi pembicara bedah buku
Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

KPK buka suara soal pernyataan Rocky Gerung terkait dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

23 jam lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.