Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Atas Jenderal TNI Kehormatan Prabowo, Masih Ada Pangkat Jenderal Besar yang Hanya Disandang 3 Sosok Ini

image-gnews
Presiden RI Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. TEMPO/Subekti
Presiden RI Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sematkan Jendreal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Pangkat ini, sebelum Prabowo pernah dilakukan pula kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Hendropriyono. Artinya, Prabowo mendapat kenaikan pangkat dari bintang 3 menjadi bintang 4.

Di atas itu, terdapat istilah Jenderal Besar atau Jenderal bintang lima merupakan pangkat tertinggi dalam hierarki kemilitieran di Indonesia. Tidak hanya dari cerminan atas kualitas seorang prajurit, pangkat ini diberikan kepada mereka yang berjasa sangat besar bagi perkembangan bangsa dan negara pada umumnya, serta TNI pada khususnya.

Di Indonesia, pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar bukan pangkat yang dapat disematkan kepada sembarang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 menjelaskan bahwa, hakekat pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualitas yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI.

Namun, pangkat Jenderal Besar TNI, Laksamana Besar TNI, dan Marsekal Besar TNI adalah pengecualian dari hakekat pangkat tersebut, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa pemberian pangkat ini semata-mata bersifat penghargaan. 

Artinya pangkat tersebut tidak membawa konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan, dan juga tidak berkaitan langsung dengan struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Lebih lanjut,  pada Pasal 7 Ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perwira tinggi untuk memperoleh pangkat Jendral Besar TNI.

Menurut penjelasan dalam peraturan tersebut, perwira tinggi yang berhak memperoleh pangkat Jendral Besar TNI adalah:

  1. Perwira Tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangannya dalam mempertahakan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia
  2. Perwira Tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil melaksanakan tugasnya.
  3. Perwira Tinggi terbaik yang telah meletakan dasar-dasar perjuangan ABRI.

Sejak 1997, baru ada tiga orang yang menyandang pangkat Jenderal Besar TNI, yaitu Jenderal Besar Soedirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto.

Jenderal Besar Soedirman

Jenderal Besar Soedirman adalah salah satu tokoh bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Pada 27 Juni 1947 di Yogyakarta, Jenderal Soedirman dinobatkan sebagai Panglima TNI pertama oleh Presiden Soekarno. Sebelum dimadatkan sebagai Panglima Besar TNI pertama, Jenderal Soedirman merupakan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil konferensi TKR di Yogyakarta pada 12 November 1945.

Melansir dari Majalah Tempo Edisi 12 November 2021, terpilihnya Jendral Soedirman sebagai Panglima Besar bukan semata karena lulusan Akademi Militer (Akmil), melainkan karena pengalaman yang dimilikinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sepak terjangnya dalam tubuh TNI diantaranya, memimpin Resimen I/Divisi I TKR, dan berhasil menggagalkan upaya Jepang serta mengambil alih gudang senjatanya. Selain itu, saat menjabat sebagai Panglima Besar, ia semakin dihormati karena kemampuannya dalam memperkuat angkatan perang Indonesia, termasuk prestasinya dalam Opersi Trikora dan Operasi Dwikora.

Jenderal Besar Abdul Haris Nasution

Jenderal Besar Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Karier militernya bermula saat ia mendaftar sebagai prajurit di sekolah perwira cadangan bentukan Belanda pada tahun 1940. 

Selanjutnya AH Nasution bergabung dalam perjuangan melawan Jepang di Surabaya pada 1942. Hal ini menjadi awal bagi para bekas tentara PETA, termasuk AH Nasution, dalam mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian menjadi cikal bakal TNI.

Karirnya terus menanjak, salah satunya sebagai Panglima Divisi III/ Priangan, ia lalu dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1948 serta dikenal sebagai pengagas taktik perang gerilya atau gerrilla warfare yang diartikan sebagai perang rakyat.

Jenderal Besar Soeharto

Seoharto dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, dan menjadi sosok yang berpengaruh dalam babak sejarah Indonesia. Karier militernya dimulai saat ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 1945. Masa itu, Indonesia masih dalam perjuangan melawan upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.

1 Maret 1949, Soeharto semakin dikenal karena peran vitalnya dalam serangan untuk merebut kembali kota Yogyakarta. Selanjutnya, saat memimpin Komando Mandala, Soeharto berhasil merebut kembali Irian Barat, misi itu membawanya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. 

Pada 1965, Indonesia mengalami perpecahan dalam Angkatan Darat, yang disebabkan oleh koflik internal terkait dengan paham Nasakom yang digagas oleh Presiden Soekarno. Peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal pada 1 Oktober 1965 kemudian memperkeruh situasi.

Untuk mengatasi situasi keos tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak saat itu, Soeaharto menduduki jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Ia diangggap berjasa karena berperan sebagai komandan yang memimpin serangan Umum 1 Maret 1949 dan Panglima Kostrad yang berhasil menumpas peristiwa 30 September 1965.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I M RAFI AZHARI I  FATHUR RACHMAN I  NAOMY A. NUGRAHENI

Pilihan Editor: Syarat Memperoleh Pangkat Jenderal Besar Penghargaan Tertinggi Bagi Perwira Tinggi TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

1 jam lalu

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di acara tersebut.


PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

1 jam lalu

Rocky Gerung. Instagram/@rockygerungofficial_
PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.


Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

3 jam lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.


Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

13 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan


Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

15 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

15 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.


PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

16 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

16 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

17 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.