TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi jajaran TNI-Polri yang turut menjaga ketertiban dan menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Jokowi menyebut dinamika atau riak-riak dalam pemilihan umum merupakan fenomena biasa.
Menanggapi itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Chico Hakim, menyayangkan pernyataan Jokowi. Chico menilai ungkapan Presiden itu bisa mengerdilkan protes dan suara dari masyarakat sipil yang lantang menyuarakan dugaan kecurangan pemilu.
“Mengecilkan protes dari banyak guru besar, masyarakat sipil, NGO yang kredibel. Kami harus prihatin dengan sikap presiden akhir-akhir ini,” kata Chico saat dihubungi, Rabu, 28 Februari 2024.
Tak hanya itu, Chico menyebut protes dari masyarakat sipil itu juga tidak berasal dari kalangan atas, tetapi dari rakyat di bawah. Termasuk tokoh masyarakat sipil di akar rumput disebut turut menyuarakan protes itu.
“Padahal ini semua keresahan yang diserap oleh masyarakat sipil dan tokoh di akar rumput,” kata Chico.
Sebelumnya, Jokowi mengapresiasi kinerja TNI-Polri yang turut mengamankan pemilu. Meski demikian, Jokowi meminta dua institusi itu untuk terus mengawal tahapan pemilihan umum yang belum selesai.
Jokowi menyampaikan ini saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI-Polri pada Rabu, 28 Februari 2024. Presiden, dalam sambutannya, tidak menyangkal penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari dinamika.
“Riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi,” kata Jokowi.
Dalam keterangannya Jokowi tidak mengelaborasi apa yang dia sebut riak-riak kecil tersebut. Namun Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober.
Kepala negara meminta TNI-Polri proaktif untuk, “menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan.”
“Menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara,” kata Jokowi.
Pemilu termasuk pemilihan legislatif dan presiden digelar pada 14 Februari 2024. Satu pekan menjelang pemilu, kelompok sipil hingga akademisi menyuarakan kekhawatiran soal pelanggaran etik hingga penyalahgunaan wewenang Jokowi. Wacana itu terus berkembang dengan dirilisnya film ‘Dirty Vote’ pada Ahad, 11 Februari 2024.
Berbagai dugaan kecurangan yang dimaksud dalam film tersebut di antaranya operasi pemenangan pasangan calon tertentu seperti pengerahan penjabat kepala daerah dan pembagian bansos. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, Putra Jokowi ikut Pilpres 2024, juga turut dibahas. Majalah Tempodalam beberapa edisi juga mewartakan soal kecurangan pemilu oleh penguasa.
ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Wewenang MK Untuk Mengadili Sengketa Hasil Pemilu 2024, Simak Prosedurnya
