TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan pada 2025. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membawa bahasan program tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, menilai tidak tepat bila anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam RAPBN 2025. Alasannya karena RAPBN-nya disusun dan ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi.
“Mestinya kurang tepat karena APBN (2025) itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Ia beralasan bahwa tidak ada program makan siang gratis dari pemerintahan Jokowi. Dengan demikian, tidak tepat jika pemerintahan Jokowi justru sudah menganggarkan program milik Prabowo-Gibran itu.
Mahfud menambahkan bahwa seharusnya program pemerintahan baru dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025. Tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.
Ia juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. "Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan RAPBN 2025 memang harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Adapun terkait perhitungan suara Pilpres 2024 yang belum final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis ini tidak mendahului KPU. Sebab, menurut dia, ini hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja.
“Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyatakan bahwa pembahasan program Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025 tidak pantas.
"Satu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan seakan-akan sudah menang," kata Chico dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu, 24 Februari 2024.
Chico menilai, proses pemilu belum selesai, masih ada proses penghitungan suara dan proses penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Kita harus bisa melihat bahwa memang etika dalam berpolitik dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sangat jauh dari teman-teman di Paslon 02," ujar dia.
Selain itu, Chico menyebut, sebenarnya TPN Ganjar-Mahfud sejak awal menilai program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran adalah program tidak masuk akal dan tidak bisa disesuaikan dengan poster APBN yang ada. Apalagi, kata dia, saat ini APBN dalam kondisi yang tidak baik.
YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA | ANDIKA DWI | DANIEL A. FAJRI | ANTARA
Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Hak Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi Presiden Bisa Disanksi Pemakzulan
