INFO NASIONAL – Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro memaparkan enam arahan penting pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 yang berlangsung secara hybrid di Vasa Hotel Surabaya, Senin, 26 Februari 2024.
Sebagai arahan pertama, perencana yang berintegritas dan efisien penting dilakukan setiap daerah. Suhajar menyampaikan, efisiensi merupakan prinsip dari manajemen.
“Kenapa daerah-daerah bisa lebih maju dari daerah lainnya? kenapa sebuah perusahaan bisa mengalahkan perusahaan yang lainnya? hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memenangkan persaingan adalah yang memuliakan efisiensi,” ujarnya.
Kedua, memastikan pembangunan yang berorientasi pada hasil. Suhajar menekankan, hasil pembangunan harus bermanfaat bagi rakyat.
Ketiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Ia mengatakan, daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi bisa memiliki keleluasaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini bisa menaikkan derajat otonomi daerah, politik desentralisasi dan menciptakan inovasi di daerah masing-masing.
“Pesan Pak Menteri yang nomor empat adalah wujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Hari ini APBD Bintan pajaknya tertinggi dari hotel dan restoran di Bintan, karena Pemda sangat ramah hadirnya investasi ke dalam,” ujarnya.
Pesan selanjutya yakni pendidikan dan kesehatan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Suhajar menekankan, perencanaan dan pembangunan terkait pendidikan dan kesehatan harus dibuat secara baik dan bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
“Jadi kalau lebih maju ya memang pendidikan dan kesehatannya jalan lurus menuju kemajuan, tidak ada negara yang bisa memakmurkan rakyatnya kalau pendidikan dan kesehatannya buruk,” kata Suhajar.
Terakhir, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Tugas melayani masyarakat merupakan pekerjaan bersama. Ia mengatakan, pelayanan publik yang efektif akan memudahkan masyarakat, terlebih ketika dihubungkan dengan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.(*)
