Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mempertanyakan sistem pemungutan suara menggunakan metode pos. Salah satu kerawanan yang ditemukan dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024 ini adalah terjadinya perdagangan surat suara yang terjadi di Malaysia.

"Kesalahannya adalah kenapa sistem pos ini masih terus dipertahankan. Karena sistem ini hasilnya froth," kata Wahyu, melalui aplikasi perpesanan, Ahad malam, 25 Februari 2024. Adapun ditemukan sejumlah surat suara pos yang dijualbelikan di Malaysia oleh calo.

Wahyu mengatakan, kasus lain yang ditemukan di Malaysia adalah satu karung surat suara yang dikirim ke Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN. Surat suara itu, kata dia, sudah tercoblos. Menurut dia, surat suara itu terkumpul dari banyak alamat.

Seharusnya, kata dia, surat suara pos ini dikirim satu per satu dari berbagai alamat. Bukan datang secara bersamaan dalam paket karung. "Karena semua alamat kan ke PPLN Kuala Lumpur," ujar dia. Menurut Wahyu, pada tahun ini ada 1.900 surat suara yang terjadi pengiriman di suatu tempat yang seharusnya tidak terjadi.

Wahyu mengatakan, informasi itu ia dengar juga dari pihak kedutaan besar Indonesia di Malaysia.

Pihak kedutaan, kata Wahyu bercerita ada 1.900 surat suara pos yang harus diisolasi karena tiba-tiba dikirim langsung ke PPLN Malaysia. "Satu karung di kirim balik ke Kedubes. Normalnya kan dikirim satu-satu. Tapi itu dikirim langsung satu karung," ucap dia.

Dia mengatakan, sejauh ini orang yang mengirim surat suara itu belum terungkap. "Nah itu belum jelas. Kita harus minta follow up dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai nasib 1.900 surat suara itu," ujarnya.

Tercatat di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, menjadi tempat DPTLN paling banyak. Pemilih di Kuala Lumpur mencapai angka 447.258. Jumlah itu terdiri dari 249.616 laki-laki dan 197.642 perempuan. Metode pemungutan suara di luar negeri juga berupa pos, kotak suara keliling (KSK), dan TPS.

Pilihan Editor: Pakar Sebut Hak Angket Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, Politikus PDIP: Kami Ingin Mencari Kebenaran