TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN menanggapi usulan soal hak angket. AHY menyampaikan komentarnya setelah bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Sabtu, 24 Februari 2024.
Adapun usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 diajukan oleh Ganjar Pranowo. Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket di DPR. Ia membuka komunikasi dengan kubu Anies Baswedan. Kedua kubu, Ganjar dan Anies menunjukkan kekompakan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Tanggapan AHY
1. Rekonsiliasi
Menurut AHY, ketimbang hak angket sebaiknya mendorong rekonsiliasi atau pemulihan bangsa setelah Pemilu 2024. Hak angket DPR, kata AHY, dianggap tidak penting. “Namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya," kata AHY, Sabtu, 24 Februari 2024, dikutip Antara.
AHY mengatakan, saat ini rekonsiliasi bangsa dianggap lebih tepat daripada menanggapi hak angket. "Saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine (sejati),” ucapnya.
2. Tanpa Urgensi
Anak sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memandang saat ini keunggulan perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai hasil rasional.
“Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh. Unggulnya marginnya besar,” katanya. AHY memandang penghitungan suara pemilu, walaupun sampai sekarang masih berlangsung harus dihormati.
3. Tak Ada yang Aneh dari Keunggulan Prabowo-Gibran
AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu. Ia menghormati partai dan tokoh mana pun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya. Kendati demikian, Partai Demokrat kata AHY, menyatakan tidak ada kepentingan hak angket DPR untuk saat ini.
“Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa,” kata dia.
Sekilas Mengenai Usulan Hak Angket
Wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut polemik pemilu itu sebelumnya diusulkan oleh calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo pada Senin, 19 Februari 2024. Koran Tempo edisi Jumat, 23 Februari 2024 melaporkan, wacana muncul setelah partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud Md mengadakan pertemuab di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sehari setelah pencoblosan.
Hasil hitung cepat lembaga survei menunjukkan keunggulan sementara Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Hasil hitung cepat atau quick count itu ditentang pendukung Ganjar-Mahfud. Mereka membahas berbagai kecurangan pemilu, termasuk peluang menggunakan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu tersebut.
Pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mau sejalan dengan kubu Ganjar-Mahfud. Tiga partai anggota koalisi merespons rencana penggunaan hak angket anggota DPR itu. Sekretaris jenderal di tiga partai membahas agenda tersebut di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.
Mereka Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar al Habsyi, dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid. “Kami siap bersama inisiator, PDIP, untuk menggulirkan angket,” kata Hermawi Taslim seusai pertemuan tersebut di NasDem Tower.
KORAN TEMPO | ANTARA
Pilihan Editor: Pesan Ma'ruf Amin untuk AHY yang Dilantik jadi Menteri: Lanjutkan Program untuk Rakyat Kecil
