Diketahui, Gibran adalah putra sulung Jokowi, sementara Prabowo merupakan Menteri Pertahanan di kabinetnya. Soal tudingan kecurangan-kecurangan tersebut di antaranya: pengerahan aparat, intimidasi kepala desa, hingga pernyataan bantuan sosial yang dibiayai APBN sebagai pemberian Jokowi.
Adapun usulan penggunaan hak angket pertama kali disampaikan calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket.
Eks Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Sementara itu, tiga partai Koalisi Perubahan menyatakan siap mendukung PDIP menggulirkan hak angket. Mereka adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.
Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.
"Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," kata Hermawi usai rapat dengan kedua koleganya itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 22 Februari 2024.
Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.
“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.
Namun Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Februari 2024, memastikan pihaknya akan menolak hak angket.
Selaras dengan Airlangga, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jangan ada prasangka kecurangan.
“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas – (berharap) bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.
Selain Golkar dan Demokrat, partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu. Mereka menganggap hak angket sebagai upaya yang tak perlu.
DANIEL A. FAJRI | SULTAN ABDURRAHMAN
Pilihan Editor: JK soal Hak Angket Pemilu: Pemerintah Tak Perlu Takut Bisa Jadi Klarifikasi, Kecuali Ada Apa-apa
