TEMPO.CO, Jakarta - Tiga Sekretaris Jenderal dari partai-partai pengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bertemu di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis sore, 22 Februari 2024. Menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, mereka akan membahas rencana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
“Sore ini akan ada rapat tiga Sekjen 01, di NasDem Tower,” kata Hermawi melalui pesan singkat, Kamis.
Tiga partai tersebut adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Hermawi menyatakan mereka akan membahas beberapa isu soal Pemilu 2024. “Membahas berbagai isu aktual seputar Pemilu termasuk yang lagi aktual: rencana penggunaan hak angket dan berbagai bentuk kecurangan,” kata dia.
Sementara itu, salah seorang petinggi partai dari Koalisi Perubahan mengungkapkan bahwa kumpul-kumpul sore hari ini bukan hanya sekedar rapat. Kepada Tempo, sumber ini mengungkapkan bahwa mereka akan menyatakan sikap bersama untuk mendukung penggunaan hak angket.
“Akan bikin pernyataan bersama yang isinya mendukung hak angket,” kata sumber tersebut pada Rabu, 21 Februari 2024.
Menurut dia, perjuangan mengusut kecurangan Pilpres akan jauh lebih mudah dilakukan di parlemen karena ada suara mayoritas yang menyokong proses itu, termasuk dari fraksi terbesar di DPR, yaitu PDI Perjuangan (PDIP).
Sumber Tempo menyampaikan bahwa partai-partai pendukung Anies-Muhaimin akan menunggu realisasi pengguliran hak angket dari PDIP. Sebab, kata dia, usulan hak angket pertama kali disampaikan oleh calon presiden partai banteng, Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo sebelumnya mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Sementara itu, Anies Baswedan juga telah menyampaikan dukungannya agar partai-partai Koalisi Perubahan ikut menggunakan hak angket. "Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (PDIP) saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu (hak angket)," ucap Anies di Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Pilihan Editor: Soal Hak Angket, Komisioner KPU Harap Penyelesaian Masalah Pilpres Mengikuti UU Pemilu