Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Masuk Kabinet Jokowi, Herzaky Tegaskan Demokrat Tetap Akan Kritis dari Dalam

Reporter

image-gnews
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto berjabat tangan dentan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi istri dan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Raja Juli di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto berjabat tangan dentan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi istri dan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Raja Juli di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan partainya tetap akan kritis terhadap pemerintah meskipun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. 

"Kalau misalnya kita bicara mengenai hari ini dengan masuknya AHY dalam pemerintahan itu tidak berarti kemudian kita ke-kritisan itu berubah. Karena bagaimanapun kan kita konteksnya mengkritisi dan mengawal pemerintahan ini agar melakukan yang terbaik," kata dia saat dihubungi, Kamis 22 Februari 2024. 

Awalnya, Herzaky menanggapi buku bersampul merah karangan mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan judul "Pilpres 2024, Cawe-cawe Presiden Joko Widodo" yang menjadi perbincangan di media sosia usai AHY masuk kabinet. Ia menyebut buku merah tersebut sebagai bentuk kritis terhadap pemerintah dan menjaga kualitas demokrasi saat berada di luar pemerintahan Jokowi. 

Herzaky mengatakan, apa yang dilakukan AHY tidak menjadikan konteks buku milik 'Sang Bapak' menjadi kontradiktif. Sebab kata Herzaky, dengan bergabungnya AHY ke Kabinet Indonesia Maju merupakan amanah sekaligus peluang pembenahan pemerintah dari dalam yang sebelumnya hanya bisa mengkritisi.

"Hal ini apakah kemudian menjadi kontradiktif, tidak dong, dengan masuknya kita ke dalam (kabinet) hari ini, kita bisa memperbaiki dari dalam apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi harapan publik, apa yang kita rasa kurang, apa yang harusnya bisa kita benahi ya," kata Herzaky.

"Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan pelaksanaannya di lapangan itu benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat bagi bangsa dan bagi negara," lanjut Herzaky.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kata Herzaky, di waktu yang bersamaan dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), timbul narasi yang seolah-olah menjadi kontradiktif dengan buku milik SBY. Ia mengatakan, narasi itu juga dibentuk oleh framing-framing yang tidak tepat untuk membentuk isu melemahkan kritik Demokrat terhadap pemerintahan.

"Padahal, hari ini kalau ada masukan yang kami sampaikan langsung, kan kami saat ini duduknya dekat ini. Nah itulah yang membedakan, kritik tetap, tetapi bukan berarti kritis terus ditampilkan di luar, kita bisa membedakan posisi pada saat kita punya tugas dan tanggung jawab di dalam kabinet, lalu kita mengkritisi apa yang terjadi di dalam kabinet, ini kan menjadi pertanyaan besar," kata dia.

"Secara organisasi pun bukan manajemen pemerintahan yang baik kalau misalnya ada anggota kami yang melakukan itu pada saat menjadi anggota kabinet. Dalam bentuk kritik atau masukannya yaitu dilakukan secara langsung di dalam rapat, yang dilakukan secara terbatas dan tertutup agar bisa dilakukan koreksi-koreksi nantinya dalam kebijakan ke masyarakat," lanjutnya.


Pilihan Editor: Demokrat Pastikan Buku Merah SBY yang Kritisi Jokowi Tidak Berhenti Edar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

1 menit lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) AHY penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali bisa menciptakan solusi pengeloaan air global


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.