Tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara masing-masing H T Rizal Nurdin dan Drs Rudolf M Pardede, H Chairuman Harahap SH dan Drs HN Serta Ginting serta Drs H Amrun Daulay dan Drs Baskami Ginting sepakat untuk tidak mengerahkan massa pendukung mereka masing-masing pada saat pemilihan gubernur dan wakilnya di Gedung DPRD, Senin (26/5).
Tekad itu mereka ikrarkan secara bersama dihadapan Ketua DPRD Sumatra Utara, Ahmad Azhari, para wakil ketua dan pimpinan Fraksi DPRD, Pangdam I/BB diwakili Irdam I/BB, Kapoldasu Irjen Pol Drs Edy Sunarno, Kapoltabes MS AKBP H Bagus Kurniawan SH, Dandim 0201/BS Medan, Letkol Wiyarto, Jumat (23/5) malam di Exchange Club Medan, pada silaturrahmi yang diparakarsai pimpinan DPRD.
Ikrar itu dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai pemilihan pasangan kepala daerah menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan, antara lain akibat kemungkinan munculnya masing-masing massa pendukung yang rawan terhadap penyusupan atau teror pihak tidak bertanggung jawab yang dapat menganggu suasana kondusif di Sumut. Selain itu pengerahan massa yang dapat tidak terkendali juga dapat mengganggu konsentrasi aparat keamanan yang saat ini terfokus pada kegiatan operasi terpadu di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Sementara itu, Ketua DPD PDI-P Sumatra Utara, Drs Rudolf M Pardede yang calon wakil gubernur yang diindikasikan berijazah palsu, juga menegaskan partainya tidak akan mengerahkan massa sepanjang partai-partai lainnya yang memiliki calon juga memiliki komitmen yang sama. Sedangkan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatra Utara, Drs HN Serta Ginting juga sepakat untuk tidak ada pengerahan massa ini. Ketua DPRD Sumatra Utara, Ahmad Azhari, mengimbau masyarakat Sumut pemilihan yang akan berlangsung Senin (26/5) sekitar pukul 09.00 akan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan RRI Cabang Medan. "Untuk itu masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke gedung dewan," katanya.
Dalam pengamanan pemilihan, sekitar 1.200 orang petugas kepolisian dikerahkan untuk mengamankan Gedung DPRD guna mengantisipasi hal-hal tidak diingini pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2003-2008, yang rencananya berlangsung Senin (26/5) pukul 09:00 hingga selesai.
" Sekitar 1.200 aparat dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan akan membantu pengamanan lancarnya rapat paripurna DPRDSU,"ujar Sekretaris DPRD Sumatra Utara, Nurdin Lubis.
Acara pemilihan sesuai dengan jadwal undangan direncanakan dibuka Senin (26/5), sekira pukul 09:00, dan undangan harus sudah hadir satu jam sebelumnya. Sedangkan yang boleh masuk gedung dewan, kata Nurdin, khusus kepada para undangan serta pemilik tanda pengenal yang telah ditentukan sebelumnya. "Kerusuhan usai proses pemilihan gubermur di Jawa Barat, akan menjadi pelajaran bagi kita di sini," katanya. Sedangkan massa yang diperkirakan akan beraksi pada saat hari pemilihan, diarahkan ke Lapangan Benteng.
Sementara itu, seluruh anggota DPRD Sumatra Utara telah dikarantina pada H-1 dan H+1. Namun yang terdeteksi, banyak juga anggota DPRD Sumatra Utara berada diluar dan bepergian bebas. " Para anggota dewan dikarantina di Hotel Tiara Medan, agar tidak terjadi kelambatan dalam proses pemilihan. Mereka akan diangkut dalam bus yang akan membawa dari hotel ke gedung DPRD," kata Nurdin. Ia mengatakan pihaknya juga menyiapkan tinta khusus untuk pemberian tanda silang (X) yang akan digunakan pada saat pemilihan oleh anggota dewan.
Sedangkan setiap anggota dewan yang akan menggunakan bilik pemilihan tidak diperkenankan membawa telefon seluler guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kata Nurdin. Tentang kehadiran pasangan calon ke proses pemilihan, Nurdin mengatakan, telah ada kesepakatan bersama kandidat calon tidak hadir kecuali yang memiliki hak suara.
" Pasangan calon seperti Drs Baskami Gintings (anggota FPDIP) dan Drs HN Serta Ginting (Wakil Ketua DPRD), akan hadir karena mereka memiliki hak suara sebagai anggota dewan," kata Nurdin dan menambahkan ketidakhadiran para kandidat pada hari pemilihan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari emosional para pendukung para kandidat.
Sementara itu seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), khususnya di Medan, diimbau mantan Ketua DPC PDIP Medan H. Tom Adlin Hajar, mendukung rekomendasi yang dikeluarkan DPP partai terhadap pasangan H. Tengku Rizal Nurdin dan Rudolf Pardede.
Menurut Tom Adlin Hajar, dukungan dari seluruh kader partai terhadap rekomendasi yang dikeluarkan itu mutlak diperlukan bukan saja sebagai menghormati keputusan tertinggi partai, tapi juga sebagai menunjukkan sikap konsekwen dari seluruh jajaran PDIP. Kader partai tidak perlu lagi merasa khawatir dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan DPP, karena sebelum itu dilakukan pasti sudah dibahas dengan matang,katanya.
Acara pemilihan sesuai dengan jadwal undangan direncanakan dibuka Senin (26/5), sekira pukul 09:00, dan undangan harus sudah hadir satu jam sebelumnya. Sedangkan yang boleh masuk gedung dewan, kata Nurdin, khusus kepada para undangan serta pemilik tanda pengenal yang telah ditentukan sebelumnya. "Kerusuhan usai proses pemilihan gubermur di Jawa Barat, akan menjadi pelajaran bagi kita di sini," katanya.
Walau pemilihan dilakukan besok Senin,26/5, tapi banyak masyarakat yang merasa aneh dengan keluarnya surat Mendagri. Karena heboh persoalan ijazah palsu menjadi tak jelas kelanjutannya. Karena indikasi ijazah palsu menyangkut tiga kandidat yang bertarung (Koran Tempo,Sabtu,17/5). Apalagi muncul gugatan ke PTUN Medan masalah penyaringan calon yang tidak transparan dan merugikan, yang dilakukan Roy Fahcraby cs yang juga kader PDIP Sumatra Utara. Bisa jadi, walau ikrar-ikraran akan terjadi chaos dari warga yang tak puas karena tampak panitia memaksakan kehendak,kata Richard seorang warga.
Pengamat politik dari Universitas Sumatra Utara, Ridwan Rangkuti memprediksikan kalau pemilihan ini bisa ramai seperti pemilihan Gubernur ditempat lain. Ini disebabkan tidak transparansinya klarifikasi indikasi ijazah palsu peserta pemilihan. Ini preseden buruk bila nantinya terjadi friksi karena tidak transparannya penyelesaian masalah ijazah palsu. Sepertinya ada pemaksaan terhadap salah satu calon yang direstui walau secara administrasi ada kendala,katanya kepada TEMPO, Minggu,25/5. Seharusnya semua transparan dan jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, lanjut Ridwan menjelaskan.
(Bambang Soed TNR)
