Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rabu Reshuffle, Jokowi Kerap Lakukan Pergantian Menteri Kabinet Pada Rabu Pon, Kenapa?

image-gnews
Cover Podcast Apa Kata Tempo 32 Bahaya Nepotisme Politik Dinasti
Cover Podcast Apa Kata Tempo 32 Bahaya Nepotisme Politik Dinasti
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014, Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet beberapa kali. Terdapat keunikan, ia kerap melaksanakan reshuffle kabinet pada Rabu, khususnya Rabu Pon atau Rebo Pon dakam kalender Jawa, selama kepemimpinan dua periode.

Hari ini, Rabu atau Rebo Pon, 21 Februari 2024 Jokowi kembali lakukan reshuffle kabinet dengan mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN.

Jokowi memilihnya sepertinya karena ia yang lahir pada 21 Juni 1961 bertepatan dengan hari pasaran Rebo Pon. Dalam Primbon Jawa, seperti dikutip dari primbon.com seseorang yang lahir pada hari itu mempunya sifat penuh keberuntungan, karena selalu merencanakan tindakan Anda dengan hati-hati, terbuka terhadap peluang yang baru, dan tidak mudah putus asa.

Adapun, riwayat reshuffle kabinet Jokowi yang dilakukan Rabu sebagai berikut:

12 Agustus 2015

Jokowi melantik enam menteri baru, yaitu Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramly sebagai Menko Maritim, serta Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolhukam dan Kepala Kantor Staf Presiden. Selain itu, Jokowi juga melantik Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas, Tom Lembong sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

27 Juli 2016

Jokowi kembali melakukan perombakan Kabinet Kerja yang kedua dengan mengangkat Luhut sebagai Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas, Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Tom Lembong sebagai Kepala BKPM. 

Selain itu, Jokowi juga mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan, Muhajir Efendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Asman Abnur sebagai Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

17 Januari 2018 

Jokowi melantik Idrus Marham menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengikuti Pilkada 2018 Jawa Timur. Teten Masduki sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan digantikan oleh Jenderal Moeldoko. Teten pun digeser menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden. 

15 Agustus 2018

Jokowi melantik Jenderal Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri. Selain itu, ia juga mengangkat Agus Gumiwang menjadi Mensos.

23 Desember 2020

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi melantik Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Di sisi lain, wakil menteri yang dilantik, yaitu Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Qalbi dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Lalu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Komar Syarief, Wakil Menteri Pertahanan Letjen Herindra, serta Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury.

28 April 2021

Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju dengan melantik mempertahankan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. 

15 Juni 2022

Jokowi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lufti. Jokowi juga mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Selain itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri (Wamen), yaitu Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN, John Wempi Watipo sebagai Wamen Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wamen Ketenagakerjaan.

22 November 2023

Menurut setkab.go.id, Jokowi melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

21 Februari 2024

Jokowi dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle dengan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud Md. Dilansir Antara, beredar kabar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menggantikan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN. 

RACHEL FARAHDIBA R  | AHMAD FAUZ IBNU | DEWI NURITA | RIANI SANUSI PUTRI | M. FAIZ ZAKI | ANANDA TERESIA | YUDONO YANUAR

Pilihan Editor: Jokowi Siap Lantik Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md, Ini Jejak Karier Eks Panglima TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

2 jam lalu

Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.


TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

9 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

13 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

16 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

20 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

20 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

21 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

22 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

22 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

23 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?