Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Siap Lantik Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md, Ini Jejak Karier Eks Panglima TNI

image-gnews
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kiri) menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kiri) menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik Hadi Tjahjanto  sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 21 Februari 2023.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku mendengar kabar bahwa Hadi akan dilantik sebagai Menkopolhukam. “Kalau bener sih, presiden nggak salah pilih,” kata Sahroni yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Selasa, 20 Februari 2024.

Setelah Mahfud Md mengundurkan diri, posisi Menko Polhukam di Kabinet Jokowi diisi penjabat sementara oleh Tito Karnavian sejak Jumat 2 Februari 2024. Tito yang saat ini Menteri Dalam Negeri dipercaya Jokowi menjadi Plt Menko Polhukam sampai ada menteri definitif.

Jejak Karier Hadi Tjahjanto  

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto adalah Purnawirawan TNI AU yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Ia lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Hadi menyelesaikan Pendidikan SD pada tahun 1976. Kemudian, menyelesaikan Pendidikan SMP pada tahun 1979, diikuti oleh Pendidikan SMA pada tahun 1982. Ia berhasil diselesaikan S1 pada tahun 1997.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di jurusan Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada 2017. Hadi lulus dari Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. 

Setelah itu ia melanjutkan pendidikan militer di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (1995), Sekolah Instruktur Penerbangan (1999), College Interarmes De Defence (Sesko Perancis) (2001), Sekolah Staf dan Komando TNI (2009) serta PPSA Lemhannas (2015).

Ia mengawali dunia militer dengan menjadi perwira penerbang Skadron 04 Land Abdurahman Saleh. Kemudian, dia berhasil menduduki sejumlah jabatan penting seperti Danlanud Smo, Kadispenau, Danlanud Abd dan Irjen Kemhan RI.

Pada periode Januari 2017 hingga 2018, Hadi menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Kemudian antara tahun 2017 dan 2021, dia menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hadi merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari Angkatan Udara setelah Djoko Suyanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama berkarier Hadi menerima banyak penghargaan seperti Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paki Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Swa Buwana Paksa Nararya, SL.

Sempat diisukan dipecat dari jabatan Panglima TNI 

Pada 28 April 2021 tersebar kabar yang menyatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dipecat terdapat pada sampul video milik kanal Youtube Warung Politik. Hal itu dikaitkan dengan dikaitkan dengan peristiwa kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam.

Namun ternyata narasi yang mengklaim pemecatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto itu merupakan hoaks, dikutip dari Antara. Faktanya, Panglima Hadi Tjahjanto diketahui masih memimpin upacara penyerahan jabatan Komandan Sekolah Komando (Dansesko) TNI dan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada 30 April 2021.

Selain itu, tidak ada pula informasi resmi ataupun pernyataan dari pihak berwenang yang membenarkan narasi dalam sampul video tersebut.

YOLANDA AGNE | RIZKI DEWI AYU | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Mahfud Md hingga Ahok Mundur, Ini Alasan Pejabat Jokowi Hengkang Menjelang Pilpres 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?