TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan, mengatakan tiga partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai tersebut adalah NasDem, PKB, dan PKS.
Hal itu menanggapi usul yang disampaikan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, untuk menggunakan hak angket di DPR. Menurut Anies, inisiatif yang diusulkan Ganjar demi mengusut kecurangan Pemilu merupakan hal baik.
Anies pun yakin koalisinya bakal mendukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan melalui jalur legislatif. "Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini (Nasdem, PKB, dan PKS) siap ikut dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan dukung," kata Anies di Sekretariat Tim Hukum Amin, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.
Anies berujar proses hak angket di DPR bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Dia menyatakan pihak Koalisi Perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses itu.
"Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ucap eks Gubernur DKI Jakarta.
Anies mengungkapkan dia terus-menerus melakukan pertemuan dengan para ketua partai dari koalisinya. Mantan Menteri Pendidikan itu mengklaim mereka tetap solid untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Maka dari itu, dia percaya partai-partai Koalisi Perubahan bakal mendukung hak angket di DPR.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB yang juga calon wakil presiden Anies, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, membenarkan pernyataan tersebut. "Sudah dijawab tadi sama Mas Anies. Tiga partai solid. Tiga partai solid, bukan hanya PKB," kata Muhaimin.
Muhaimin pun menyatakan partainya akan mendukung inisiatif hak angket di DPR. "Siap," ucap dia singkat.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024. Ketika itu, Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.
Pilihan Editor: Ganjar Minta DPR Gunakan Hak Angket dan Hak Interpelasi untuk Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Apa Artinya?
