Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Solo Enggan Ikut Pilkada Serentak jika Kondisinya Serupa dengan Pemilu 2024

image-gnews
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari PDIP dan mengembalikan KTA ke DPC Kota Solo, saat ditemui wartawan di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari PDIP dan mengembalikan KTA ke DPC Kota Solo, saat ditemui wartawan di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, meskipun saat ini penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berproses. Setelah Pemilu, pemerintah juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November mendatang, termasuk di Kota Solo.

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengemukakan pihaknya belum mempersiapkannya, saat ini masih fokus pada tahapan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). 

"Nanti setelah pilpres dan pileg selesai baru kita berpikir pilkada. Saya nggak mau gegabah," ungkap Rudy, sapaan karib FX Hadi Rudyatmo, saat ditemui awak media di kediamannya di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 17 Februari 2024. 

Ditanya soal siapa yang digadang-gadang untuk menjadi calon Wali Kota Solo yang akan diusung PDIP Kota Solo, Rudy mengaku belum ada. Dia menjelaskan untuk mencalonkan wali kota itu akan melewati proses penjaringan. Untuk saat ini, Rudy mengakui tahapan itu belum dilakukan. 

"Belum. Nanti proses penjaringannya dimulai dari tingkat anak ranting," katanya. 

Namun, Rudy menegaskan pihaknya enggan mengikuti Pilkada Kota Solo jika pilkada tersebut berjalan seperti halnya Pemilu 2024. Sebab ia menengarai Pemilu ini diwarnai dengan banyak praktik politik uang, bagi-bagi sembako, bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) lainnya demi bisa menang. Jika nanti pilkada juga sama dengan pemilu, menurutnya, perjuangannya bakal sia-sia.

"Kalau pilkada jalannya seperti pilpres ya nggak usah pilkada, bagi saya. Ngapain saya berjuang keras mendidik kader supaya jujur, disiplin, tapi kalahnya sama sembako, money politic, bansos, buat apa pilkada? Nanti kalau pilkada aparat bergerak semua ya sama saja, percuma buang-buang energi kalau masih melakukan seperti ini percuma," ucap dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia pun menyebut tak perlu ada pilkada jika masih ada politik uang. Sebab menurutnya, PDIP tidak punya cukup materi untuk itu.

"Besok pilkada sistemnya seperti ini, bagi saya mending nggak usah pilkada. Ngapain pilkada nanti kalahnya dengan sembako, money politics. PDIP tidak punya karakter itu, yang pertama. Yang kedua tidak punya uang, kita punyanya tenaga pikiran, dan waktu, materi kita tidak punya, apalagi habis pemilu ini. Caleg-caleg kemarin kan gotong royong," jelasnya.

Meskipun mengaku mengetahui banyak praktik politik uang, Rudy menyatakan pihaknya enggan mengusutnya.  

"Diusut pun juga susah. Nggak perlu kita usut ke sana kemari. Nggak ada pengaruhnya, ngapain buang-buang energi?" ucap dia.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Jika Prabowo Jadi Presiden, Butet Kertaradjasa Cemas Soeharto Akan Ditetapkan Pahlawan Nasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

9 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

12 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

12 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

23 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.


Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

1 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi (ketiga kiri) bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) dan Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki (keempat kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat pengungkapan kasus pencabulan pondok pesantren di Mapolres Batang, Jawa Tengah, Selasa 11 April 2023. Polisi berhasil mengungkap kasus pencabulan oleh tersangka pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Batang dengan korban sebanyak 14 santriwati yang masih di bawah umur. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

1 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.