TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi hitung cepat atau quick count Pemilu 2024. Lantas, apa kata organisasi masyarakat sipil dan pengamat asing jika Prabowo menjadi Presiden?
YLBHI
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai jika Prabowo Subianto menjadi presiden, penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM tak akan ada kemajuan.
“Seperti penculikan itu tak ada kemajuan karena menyangkut dirinya (Prabowo). Jadi kita sangat khawatir penyelesaian HAM masa lalu itu akan mandek, tertutup, bahkan mundur,” kata Isnur kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.
Ia juga menyoroti bagaimana cara pandang Prabowo terhadap konflik di Papua. Menurut Isnur, Prabowo kerap kali memberikan rencana solusi-solusi konflik dengan pendekatan militeristik. “Dia memandang Papua adalah separatis, jadi ke depan situasi Papua akan mengeras,” ujar Isnur.
Pandangan Prabowo yang cenderung militeristik dan mengedepankan keamanan itu juga, menurut Isnur, bisa melemahkan kebebasan berekspresi. “Kami khawatir segala bentuk ekspresi dan berpendapat itu akan mendapat represi yang lebih hebat. Tapi mudah-mudahan ini tak terjadi,” katanya.
Walhi
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mendorong adanya gerakan oposisi di parlemen jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Terutama untuk menjamin kebijakan pemerintah ke depan yang peduli terhadap lingkungan hidup.
"Dengan hasil quick count sementara ini—meski masih menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU)—tapi dengan kuatnya kemenangan pasangan nomor urut 02 justru makin menegaskan narasi keberlanjutan proyek-proyek yang mengancam lingkungan,” kata Manajer Kajian Kebijakan Eknas Walhi Indonesia, Satrio Manggala, kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.
Kekhawatiran Satrio ini dikarenakan kecenderungan Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan program-program pemerintah Presiden Joko Widodo. Padahal, kata dia, selama ini kebijakan yang dilahirkan oleh Jokowi cenderung destruktif dan menerabas aspek lingkungan hidup.
Satrio mencontohkan, Prabowo-Gibran diprediksi akan melanjutkan kebijakan proyek strategis nasional atau PSN di Pulau Rempang. Juga terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Ini tanda bahaya terhadap masyarakat maupun masyarakat adat yang rentan akan digusur dari ruang hidupnya," kata Satrio.
Pengamat asing
Pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, memprediksi masa depan Indonesia jika Prabowo Subianto terpilih jadi Presiden RI dalam Pilpres 2024. Ia menulis soal Prabowo dan demokrasi di Indonesia dalam opini berjudul "An Election to End All Election?" yang dimuat di media Channel News Asia, Singapura.
Wilson mengawali tulisannya dengan mengutip percakapan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saat debat calon presiden pertama pada 12 Desember 2023. Anies mengatakan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Prabowo menanggapi dengan penuh semangat. “Jika demokrasi gagal, maka hal itu akan terjadi. mustahil bagimu untuk menjadi gubernur!” kata Prabowo. Menurut Wilson, meskipun beberapa pihak menafsirkan pernyataan Prabowo sebagai pembelaan terhadap sistem Pemilu di Indonesia, namun sejak lama menteri pertahanan ini menolak pemilu langsung karena disebut produk impor.
"Dengan latar belakang kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Joko Widodo, situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi elektoral akan berjalan di bawah kepemimpinan Prabowo," tulis Ian Wilson.
DEWI RINA CAHYANI | BAGUS PRIBADI | IRSYAN HASYIM
Pilihan Editor: Khofifah Ucapkan Selamat kepada Prabowo yang Unggul Sementara dalam Pilpres 2024
