TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Gejayan Memanggil digelar sejumlah elemen masyarakat di pertigaan Gejayan, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024.
Massa aksi sebagian besar mahasiswa memakai jaket almamater. Mereka berangkat dari Bundaran UGM dengan long march ke pertigaan Gejayan yang jaraknya sekitar tiga kilometer.
Mereka bergerak membawa sejumlah spanduk hingga poster berisi kritikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Mereka juga menguliti dosa atau rekam jejak hitam tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang bertarung pada Pemilu 2024.
Seperti yang dilakukan elemen Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak, Gejayan Memanggil, hingga Forum Cik Ditiro itu.
"Hari ini para elite oligarki menggaungkan bahwa kita sedang berada dalam pesta demokrasi dan kontestasi pemilu, mereka mulai menebar berbagai janji untuk mengait hati dan mendapatkan suara rakyat," kata Juru Bicara Jagad, Sana Ulaili.
Jagad pun mempertanyakan apakah demokrasi yang dicita-citakan rakyat adalah demokrasi borjuis seperti hari ini.
"Hanya partai politik dari kaum pemodal yang kaya raya lah yang bisa maju dalam pemilu, sehingga mempersulit bagi partai-partai alternatif dari rakyat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu,"
"Kita dipaksa memilih pada pilihan yang sudah ditentukan oleh lingkaran oligarki itu sendiri, dan bahkan pilihan yang tersedia tidak layak untuk dipilih," imbuh dia.
Jagad pun mengajak publik kembali melihat kualitas para pasangan capres-cawapres dan partai-partai pengusungnya.
Dimulai dari capres nomor urut 01 Anies Baswedan, kata dia, yang pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam terindikasi memainkan politik identitas dan rasisme untuk bisa menang.
"Partai pengusungnya (Anies) yaitu PKS, yang jelas-jelas konservatif dan menolak pengesahan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)," kata dia.
Selanjutnya, capres nomor urut 02, Prabowo Subiyanto. Menurutnya merupakan pelaku penculikan para aktivis yang belum diadili sampai sekarang.
"Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi anak haram konstitusi, serta partai pengusungnya yang merupakan kroni-kroni sisa rezim militer orde baru," kata Jagad.
Begitupun dengan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang disebutnya merupakan sosok pemimpin yang merusak lingkungan.
"Partai pengusungnya (Ganjar) adalah salah satu partai yang mengusulkan dan mengesahkan UU Omnibuslaw dan UU Minerba, yang telah merampas hak buruh dan tani serta merampas ruang hidup dan menghancurkan lingkungan," kata dia.
Pada akhirnya, kata Jagad, walaupun saat ini para elite oligarki terlihat terpecah dalam berbagai kubu, tapi sejatinya mereka akan kembali terkonsolidasi dalam satu kekuasaan dan akan membagi-bagi porsi kekuasaan dan jabatan.
"Mereka akan kembali mengabaikan tuntutan dan hak rakyat. Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi untuk mempercayai dan menggantungkan nasib kita kepada penguasa, sudah saatnya kita bersatu dan membentuk kekuatan politik alternatif dari gerakan rakyat itu sendiri, dan merebut demokrasi yang seadil-adil nya yaitu demokrasi kerakyatan," kata dia.
Pilihan Editor: Baliho SBY Bertebaran di Masa Tenang, Demokrat: Bukan Ajakan Memilih
