TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Puan Maharani mengajak berterima kasih kepada sivitas akademika. Hal itu dia sampaikan ketika orasi dalam kampanye terakhir pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Lapangan Simpang Lima Kota Semarang pada Sabtu, 10 Februari 2024.
“Kami ingin semua yang ada di sini berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika seluruh Indonesia, kepada para rektor, kepada dosen, kepada teman kita mahasiwa,” ujar putri Megawati Seokarboputri tersebut.
Beberapa hari terakhir, sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan seruan menyikapi perkembangan demokrasi terkini. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi juga bersuara setelah dilarang bersuara atau diminta memberikan testimoni tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam orasinya itu, Puan juga meminta para pendukung Ganjar-Mahfud agar tak takut jika ada yang melarang memilih pasangan nomor urut tiga tersebut. “Kalau ada yang mengintimidasi tetap pilih Ganjar-Mahfud,” kata dia.
Menurut Puan, pemilihan umum setiap lima tahun sekali merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen. “Rakyat boleh sebebas-bebasnya memilih,” ujar Puan. “Pemilu adalah hak rakyat.”
Belakangan, kelompok sivitas akademika dari sejumlah kampus menyuarakan mengenai kegelisahan mereka atas kondisi perpolitikan nasional yang dinilai tidak kondusif menjelang pemilu 2024. Pernyataan sikap kampus itu diawali dari Universitas Gadjah Mada atau UGM melalui Petisi Bulaksumur. Lebih dari belasan kelompok sivitas akademika, alumni hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyarakan hal serupa, seperti UII, Unpad dan UIN Syarif Hidayatullah.
Bersamaan dengan itu, muncul juga dugaan intimidasi dari aparat. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang Gunarto mengungkapkan didatangi orang yang mengaku utusan istana pada Rabu, 7 Februari 2024. Tamunya tersebut meminta Gunarto jangan mengkritik pemerintahan Joko Widodo.
"Dia ditugasi Istana. Unissula yang belum mengeluarkan statemen supaya jangan menjelek-jelekkan Pak Lurah," ungkap Gunarto. "Pak Lurah itu banyak prestasinya. Pak Lurah itu presiden jangan dijelek-jelekkan."
Gunarto lantas menolak permintaan tersebut. Dia mengaku sebenarnya sudah menyusun teks pernyataan sikap menanggapi perkembangan demokrasi terkini. Namun belum sempat disuarakan lantaran kesibukannya. "Saya minta maaf, kami kan kampus perjuangan. Kami senantiasa melakukan gerakan moral bersama perguruan tinggi yang lain," katanya kepada tamunya tersebut.
Kemudian, aspirasi mahasiswa Unissula, kata dia, juga sejalan dengan seruan yang akan mereka sampaikan. "Berjuang menghapus nepotisme dalam pemilihan presiden 2024.
Orang yang mengaku utusan istana tersebut merupakan mantan rektor perguruan tinggi di Kota Solo. Dia menyambangi kantor Gunarto dan sempat berbincang selama sekitar satu jam.
Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindarto juga bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah menanggapi aksi sejumlah polisi yang meminta para pimpinan perguruan tinggi membuat pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Presiden Joko widodo. Pernyataan itu beredar dalam bentuk video di media sosial Tiktok.
"Dalam rangka cooling system," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto pada Selasa, 6 Februari 2024.
Menurut dia, langkah kepolisian meminta statmen dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut untuk mencegah perpecahan menjelang pemilihan umum. "Agar pemilu damai," sebut dia. Dia mengatakan anggota polisi hanya minta testimoni pemilu damai bukan tentang kinerja Jokowi.
Pilihan Editor: Usai Sambut Ganjar-Mahfud saat Kampanye Akbar di Solo, Seniman Karawitan ISI Surakarta Meninggal
