TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah hujan kritik dari kalangan sivitas akademika kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sekelompok pengajar yang tergabung dalam Persatuan Doktor Hukum Indonesia malah menuding aksi itu partisan.
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Andi Asrun, mengklaim kritik yang terus digaungkan bertujuan untuk menggerus elektoral pasangan yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi.
"Kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Andi dari keterangan persnya ketika menggelar diskusi bertajuk "Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan di Kampus" di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024 .
Mereka menuding kritik pelbagai kampus terhadap kondisi demokrasi di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi sengaja digaungkan untuk menghambat pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.
Adapun Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias. "Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak," kata Fahri.
Sejumlah kampus dari berbagai daerah seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Teranyar, ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin pagi, 5 Februari 2024. Selain yang disebutkan di atas, ada sivitas akademika dari sekitar lebih kurang 30 kampus di Indonesia menyampaikan seruan moral dan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Jokowi.
Istana mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan kritik tersebut ditengarai sebagai orkestrasi elektoral. Meski begitu, dia menyebut kritik terhadap Jokowi adalah vitamin untuk demokrasi.
Pilihan Editor: Goenawan Mohamad Sebut Jokowi Tak Paham Reformasi, Merusak MA hingga Konstitusi
