TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Saan Mustopa, menilai narasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung satu putaran tidak perlu terlalu digaungkan.
Saan mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan biaya atau dana untuk pilpres dan pemilu legislatif (pileg), sehingga hal itu bukanlah menjadi hambatan untuk melaksanakan momentum demokrasi setiap lima tahun tersebut.
"Bahkan untuk pemilu presiden, pemerintah sudah menganggarkan untuk dua putaran dan itu memang sudah ada. Tinggal digunakan saja," kata Saan saat menghadiri kampanye AMIN di Lapangan Badal Putih, Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Februari 2024.
Ia menjelaskan, narasi tentang pilpres satu putaran menghemat dan sebagainya terkesan dipaksakan oleh sejumlah pihak.
Menurut dia, jika pilpres dilalui dengan dua putaran, maka akan memberikan masyarakat pilihan lebih baik untuk memilih pemimpin, karena melalui seleksi yang benar-benar ketat dan kompetitif.
Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, Timnas AMIN yakin pasangan calon nomor urut 1 tersebut akan masuk dua putaran dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.
Sebab, menurut dia, jika Pilpres dilakukan dua putaran maka akan memangkas anggaran berbagai sektor dan berdampak ke lini yang lain.
"Saya memang beberapa kesempatan bahkan kemarin saya juga memantau pembagian beras cadangan pemerintah di Jawa Timur melontarkan usulan para penerima. Kepada para penerima manfaat itu berdoa mudah-mudahan Pilpres ini, Pemilu ini satu putaran saja," kata Muhadjir kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemnko PMK pada Rabu, 7 Januari 2024.
Alasan Muhadjir
Menurut Muhadjir, alasan mengenai keinginnnya itu merujuk pada empat pertimbangan, yakni pertimbangan biaya, risiko sosial, investasi, dan risiko makro ekonomi.
"Apa salahnya kalau saya juga ikut mendorong supaya satu putaran saja. Jadi enggak ada niat berpihak kepada siapa-siapa sebetulnya itu. Saya kira itu alasan kenapa saya kemarin melontarkan hal ini dan saya tahu itu banyak yang komentar di medsos. Padahal kalau tim pemenang yang ngomong dianggap nggak papa, tapi begitu saya ngomong dianggap salah," kata dia.
Selanjutnya: risiko yang akan diterima pemerintah…
