Menurutnya, risiko yang akan diterima oleh pemerintah jika nantinya Pilpres dilakukan dua putaran adalah terpotongnya anggaran berbagai sektor di tengah pemerintah juga sedang berinisiatif menggelontorkan dana untuk bantuan pangan hingga Juni mendatang.
"Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras. Kalau ternyata memang masih belum bisa dikendalikan dengan baik maka kami harus tetap memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling terdampak yaitu Desil 1 hingga 4 yang dialokasikan sebesar 22,4 juta keluarga penerima manfaat itu."
Menurut Muhadjir, dalam satu putaran saja, pemerintah menyalurkan dana sekitar Rp 17,3 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal lain adalah tingkat keamanan saat hari H kontestasi politik dilangsungkan.
"Untuk keamanan juga kami menggelontorkan uang juga, jadi totalnya sebesar Rp 40 triliun dan lain-lain itu. Itu dari sisi keuangan," kata Muhadjir.
Dia juga mengatakan, saat ini kementerian-kementerian sedang dikunci untuk berjaga-jaga dipotong anggarannya. Karena, kata dia, Pilpres dua putaran dikhawatirkan akan memangkas anggaran kementerian.
"Pertama-tama itu yang jadi korban (pemotongan anggaran) itu kementerian-kementerian termasuk Kemenko PMK. Meski basanya memang nanti kembalikan kepada waktu anggaran perubahan. Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kami berupaya untuk bisa bagaimana supaya Indonesia hanya satu putaran," ujarnya.
"Siapapun kalau bagi saya siapapun pemenangnya silakan aja yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," sambung Muhadjir.
Tak hanya risiko pemotongan anggaran, Muhadjir mengatakan, risiko sosial pasti nanti akan terjadi dalam putaran kedua. Sebab, intensitas konflik itu dipastikan lebih tinggi dibanding saat ini.
"Dan kita harus bersyukur sekarang ini sampai sejauh ini dari sisi keamanan dari stabilitas menurut saya relatif jauh lebih baik dibanding Pilpres 2019. Sampai sekarang belum ada kasus, mudah-mudahan sampai nanti berakhir yang sangat mengkhawatirkan," ujar Dia.
Menurut Muhadjir, Pilpres 2019 merupakan masa gawat dikarenakan konflik antar pendukung sangat keras dibandingkan saat ini.
Ia mengklaim jika nantinya ketika Pilpres 2024 hanya dilakukan satu putaran saja, maka alur pesta demokrasi berjalan dengan lembut. "Saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran."
YUNI ROHMAWATI | ANTARA
Pilihan Editor: Kampanye di Bandung, Prabowo Mengaku Pernah Tiga Kali Ucap Syahadat
