TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK mengatakan seruan kalangan guru besar dan akademisi di berbagai kampus kepada pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah pendapat yang tak terbantahkan.
“Pendapat begitu, para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan. Saya tak akan menilai itu karena bagaimana saya bisa menguji, mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua,” katanya di rumahnya Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut dia, pernyataan sikap dari kalangan akademisi itu berangkat dari hati nurani atas keresahan demokrasi di Indonesia selama ini. “Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia,” ujarnya.
JK juga menyinggung soal polisi yang meminta rektor untuk membuat video positif soal kinerja Jokowi dan pemilu 2024. Salah satunya adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang Ferdinandus Hindarto.
Dia bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.
“Hanya wawancara sesuatu kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan bahwa pemerintah berjalan baik dan itu saja yang dimuat tanpa izin. Prosesnya salah, tapi apapun upaya hati nurani ada di pihak guru besar itu,” kata JK.
Sebelumnya, beberapa sivitas akademika kampus, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Andalas (Unand), Universitas Indonesia (UI), hingga Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara menyuarakan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
STF Driyarkara misalnya, secara lantang mengingatkan Jokowi agar bersikap jujur dan adil dalam cara berpikir dan laku dalam bernegara. “Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika dan hukum,” kata Rektor STF Driyarkara Simon P. L. Tjahjadi usai acara seminar bertajuk Seruan Jembatan Serong II di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Jokowi dinilai makin jauh dari yang diharapkan oleh pemilihnya. “Terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” katanya.
Ia menuturkan dalam pernyataan sikap itu, negara tak boleh dikurbankan demi kepentingan kelompok atau kelanggengan kekuasaan keluarga. Ia juga mewanti-wanti segenap pemangku jabatan dan aparat pemerintah agar mengingat kembali sumpah jabatan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban seadil-adilnya.
Pilihan Editor: Benarkah Ahok 'Kuda Putih' Jokowi? Ini Jawaban Ganjar dan Hasto PDIP
