Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi Pilih Pemimpin Bukan Pelanggar HAM, Kapan Itu Disebutkan?

image-gnews
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.  ANTARA/Aprillio Akbar
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit pernyataan Jokowi tentang peringatan memilih calon pemimpin dengan rekam jejak buruk. Pernyataan tersebut Ganjar sampaikan pada segmen pernyataan penutup di debat capres kelima, Ahad, 4 Februari 2024.

Sebagai pembuka, Ganjar mengungkit ketika dia tergabung dalam Tim Kampanye Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Ketika itu, kata Ganjar, Jokowi mengingatkan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak buruk. Seperti sosok yang diktator, yang punya catatan kelam melanggar hak asasi manusia (HAM), pelaku kekerasan, hingga koruptor.

"Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, punya rekam jejak melakukan kekerasan, punya rekam jejak masalah korupsi," kata Ganjar ketika mengakhiri debat capres debat pamungkas di Jakarta Convention Center pada Ahad, 4 Februari 2024. 

Lebih lanjut, Ganjar juga menyebutkan bahwa pernyataan Jokowi tersebut menjadi pegangan baginya dan Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. “Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin." 

Lantas, kapan Jokowi melontarkan pernyataan yang diungkit Ganjar tersebut?

Jokowi melontarkan pernyataan itu ketika debat capres pertama Pemilu 2019 pada Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut digelar di Hotel Bidakarta, Jakarta Selatan dengan tema isu hukum, korupsi, Hak Asasi Manusia, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut, Jokowi diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup sebelum calon lain, Prabowo Subianto. "Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter" kata Jokowi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga menyebut dirinya dan Ma'ruf Amin tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, kekerasan, hingga masalah korupsi. "Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ujar Jokowi dikutip dari antaranews.com.

Menurut  Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam kampanye pada 2019, Jokowi tidak secara eksplisit meminta untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak melanggar HAM, melainkan menyatakan bahwa dirinya tak punya potongan (menjadi) diktator atau otoriter.  

Dikutip dari antaranews.com,  Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyampaikan pasangan Jokowi - Ma'ruf pada 2019 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak punya beban pelanggaran HAM masa lalu.

ANANDA RIDHO SULISTYA  | ANTARA | FAJAR PEBRIANTO | ANNISA FEBIOLA 

Pilihan Editor: Ganjar Ungkit Jokowi Saat Pilpres 2019 di Debat Capres: Pilih Pemimpin yang Tidak Punya Rekam Jejak Buruk, Sindir Siapa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi. - (PeyHS)
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

6 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

9 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

13 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

14 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

23 jam lalu

Kandidat presiden yang kalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD menghadiri sidang putusan atas dua gugatan terhadap hasil pemilu presiden bulan Februari setelah kandidat yang kalah mengajukan petisi untuk mencalonkan diri kembali dan menuduh negara telah campur tangan demi pemenangan Prabowo Subianto, di Mahkamah Konstitusi  gedung di Jakarta, Indonesia, 22 April 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.


Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

1 hari lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.