TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan gelombang kritik sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan dinamika politik yang perlu diperhatikan. Ia menyebut pemerintah pasti akan mengevaluasi keadaan ini dan mengambil langkah selanjutnya.
“Mudah-mudahan hanya sampai di pernyataan, jadi sehingga sudah bisa kita atasi - enggak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita harap ini bagian dinamika yang positif saja,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Dubai, Uni Emirat Arab, seperti dipublikasikan YouTube Wakil Presiden pada Senin, 5 Februari 2024.
Sejak pekan lalu, sejumlah kampus dari berbagai daerah seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Teranyar, ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin pagi, 5 Februari 2024. Selain yang disebutkan di atas, ada sivitas akademika dari sekitar lebih kurang 30 kampus di Indonesia menyampaikan seruan moral dan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Jokowi.
"Kami sivitas akademika UPI mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," kata dosen UPI Cecep Darmawan yang memulai isi petisi.
Istana mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan kritik terhadap Jokowi adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita
Namun Ari juga menyoroti ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. "Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” kata Ari dalam pesan singkat pada Jumat, 2 Februari 2024.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim menghargai pandangan-pandangan sivitas akademika terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun, politikus Partai Golkar itu mencurigai gelombang kritik yang muncul tersebut.
“Alah, ya sudahlah. Mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah. Ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM – ngerti betul barang ini,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
Pilihan Editor: Unesa Nyatakan Sikap Respons Situasi Indonesia yang Kian Panas
