TEMPO.CO, Yogyakarta - Kampus-kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) silih berganti bergerak menyuarakan keresahan mereka pada penyelenggaraan pemerintahan di ujung kepempinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama menjelang Pemilu 2024 ini.
Pada Senin 5 Februari 2024, puluhan sivitas akademika baik guru besar juga mahasiswa berkumpul di halaman kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan menyuarakan seruan moral itu kepada publik.
“Hari-hari ini terus terjadi begitu banyak pengingkaran akhlak, etika dan sikap kenegarawanan yang sangat berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang susah payah telah kita perjuangkan sejak era reformasi,” ujar dosen Fakultas Hukum UAD Yogyakarta Immawan Wahyudi mewakili para sivitas.
Sebagai akademisi, UAD Yogyakarta menyatakan tidak rela jika usaha berpuluh-puluh tahun institusi pendidikan dalam menjaga marwah dan peradaban bangsa, terdegradasi oleh sikap dan ambisi segelintir elit politik yang tidak elok dipertontonkan kepada rakyat Indonesia, terutama menyongsong Pemilu 2024 ini.
“Kami mendesak presiden, menteri dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu tahun 2024,” kata dia.
Desakan itu menyusul maraknya aksi Jokowi dan sejumlah pejabat pemerintahan yang mendekati Pemilu ini menebar bansos ke masyarakat. Tak terkecuali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat kunjungan Jokowi akhir Januari 2024 lalu.
Sivitas UAD Yogyakarta juga mendesak pimpinan dan seluruh aparat TNI dan Polri tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat dengan berpegang teguh pada Sapta Marga TNI, dan Tribrata serta Catur Prasetya Polri.
Kepada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta seluruh elemen pengawas Pemilu, UAD Yogyakarta mendesak bersikap adil dan tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan Pemilu.
“Bawaslu harus bekerja lebih keras, lebih independen, dan lebih berani untuk menjaga kualitas Pemilu yang sejalan dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Pemilu,” kata dia.
Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, UAD Yogyakarta mendesak agar memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan tertib, jujur, adil dan bermartabat.
“DPR RI sebagai wakil rakyat juga hendaknya segera menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia terkini,” kata dia.
UAD Yogyakarta pun meminta seluruh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Presiden, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih bisa menjaga etika pemerintahan, etika jabatan dan etika pejabat.
UAD menyatakan seruan moral ini murni kegelisahan kampus demi menjaga kehidupan demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1946.
“Seruan moral ini untuk penyelamatan demokrasi Indonesia yang kami tunjukkan kepada seluruh penyelenggara negara,” kata dia.
Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan
