Seruan Padjajaran dirumuskan dalam tujuh poin yang ditujukan pada presiden, pejabat publik, kandidat capres-cawapres, para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat. Berikut tujuh seruan tersebut:
1. Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya dan dijalankan secara konsisten.
2. Presiden harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
4. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
5. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
6. Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
7. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
Selepas pembacaan Seruan Padjadjaran tersebut, Ketua Senat Akademis Unpad, Ganjar Kurnia mengatakan, yang disampaikan tersebut merupakan seruan moral. “Ini seruan moral, tidak terkait dengan yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita bersama terhadap keadaan,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Ketua Dewan Profesor Unpad, Unpad Arief Anshory Yusuf mengatakan, seruan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kampus untuk menyampaikan seruan moral melihat situasi politik terkini.
“Yang membedakan bangsa maju dan belum maju itu bukan perbedaan income, aset, sumber daya, tapi perbedaan kualitas institusi di mana di dalamnya termasuk kualitas penegakan hukum dan demokrasi. Kalau misalnya ini didobrak dengan berbagai macam pelanggaran etik, potensi-potensi pelanggaran norma dan lain-lain maka pada akhirnya kekuasaan politik dan ekonomi itu akan ada di segelintir kelompok tertentu saja. Dengan begitu, teori ekonomi bilang, bukan hanya keadilan yang tidak akan tercapai, pertumbuhan ekonomi pun tidak,” kata guru besar, yang menjadi salah satu penggagas seruan tersebut, Sabtu, 3 Februari 2023.
Digodok Bersama dan Didukung Rektor
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti mengatakan, seruan tersebut dirumuskan bersama-sama. “Ini merupakan buah pikiran dari beberapa guru besar. Yang kemudian meneguhkan hati kami para guru besar adalah para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar, rektor juga ada di belakang kita,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.
Susi mengatakan, naskah Seruan Padjadjaran terus mengalami revisi sejak disusun kemarin, Kamis, 2 Februari 2023. Naskah yang dibacakan merupakan versi final. “Kami ingin memberikan kesempatan pada guru besar dan yang lain memberikan masukan-masukan termasuk Bu Rektor itu memberikan masukan, kemudian guru besar. Makanya pukul 7 pagi tadi masih direvisi, dan ini yang tadi dibacakan adalah final dari semuanya,” kata dia.
Susi mengatakan, sejak semalam juga di edarkan tanda tangan online untuk dukungan seruan tersebut. Hingga pukul 8 pagi diklaimnya sudan terkumpul tanda tangan dukungan Seruan Padjajajran dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni.
“Ini update terakhir pukul 8 dan masih akan berlangsung terus. Yang menandatangani seruan ini untuk guru besar kurang lebih 82 guru besar. Kemudian bergabung dosen dan alumni sejumlah kurang lebih1.030 orang. Dan ini menunjukkan betapa seruan moral yang kami sebut dengan Seruan Padjadjaran mendapat dukungan penuh dari civitas academika,” kata dia.
Mahasiswa Siap Turun ke Jalan
Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah mengatakan, seruan ini menyusul sejumlah kampus atas kondisi politik saat ini. “Kita melihat bagaimana sivitas akademika di berbagi daerah sudah mulai bergerak dan bersuara. Universitas Padjadjaran menajdi kampus pertama di Jawa Barat yang menyatakan sikap dan juga menyampaikan seruan. Ini sebuah tanda bahaya, ini sebuah tanda di mana kita harus memperhatikan kembali kondisi bangsa ini, kondis masa depan kita,” kata dia, Sabtu, 3 Febuari 2023.
BEM Unpad membacakan pernyataan sikap di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
Haikal mengklaim, mahasiswa siap turun ke jalan. “Jika dosen-dosen dan guru besar kami sudah mengatakan ini darurat, maka kami seluruh mahasiswa akan turun ke jalan jika diperlukan oleh bangsa ini. Ini sudah menjadi tanda tidak bisa lagi diam di kelas, duduk manis melihat kondisi bangsa ini jika guru-guru kami sudah bersuara,” kata dia.
Alamsyah, salah satu perwakilan alumni Unpad yang hadir dalam pembacaan Seruan Padjadjaran tersebut mengatakan, seruan moral tersebut tidak terkait dengan dukung mendukung dalam kontestasi pemilu.
“Ini bukan urusan dukung mendukung, oleh karena itu kami berharap pada pihak-pihak yang sedang mengemban jabatan politik tertentu agar tidak menyatakan sebagai sebuah orkestrasi untuk elektabilitas. Semata-mata apa yang disampaikan oleh para guru bedsar yang kami hormati tidak ada kepentingan politik dan semata-mata untuk keselamatan bangsa ke depan,” kata dia, Sabtu, 3 Februari 2024.
Pilihan Editor: Kampus Sentil Jokowi Terus Bertambah, Giliran UMY Soroti Hilangnya Etika Bernegara
