TEMPO.CO, Jakarta - Sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik berupa petisi untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. Kritik tersebut dilakukan setelah dinamika politik yang terjadi menjelang pemilu dianggap melenceng dari demokrasi.
Petisi untuk Jokowi pertama kali diterbitkan oleh UGM dengan nama Petisi Bulaksumur. Mereka mengingatkan Jokowi yang dinilai sudah keluar jalur melalui Petisi Bulaksumur dan menyanyikan Himne Gadjah Mada. Gerakan tersebut kemudian diikuti oleh UII Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Khairun Ternate, Universitas Hasanuddin, dan lainnya. Mereka turut menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi dalam berbagai pernyataan sikap antara lain bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan.
Teranyar, sivitas akademika di UI juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024. Berikut respons politisi dan Jokowi terkait gerakan tersebut.
1. Jokowi
Sementara itu, Jokowi tak mempermasalahkan petisi tersebut dan menganggapnya sebagai hak demokrasi. "Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi dalam keterangan pers di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Februari 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. Dalam pernyataannya Jokowi tidak mengelaborasi lebih lanjut.
2. Anies Baswedan
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa saat ini. Menurut dia kampus-kampus tersebut telah menangkap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia kampus tidak tinggal diam setelah melihat fenomena yang saat ini terjadi. "Kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat dan kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Kantor Berita Antara, Jumat, 2 Februari 2024.
Pada 14 Februari 2024, kata Anies, masyarakat akan menentukan arah bangsa. Ia yakin Indonesia tetap menjadi negara hukum dibandingkan menjadi negara kekuasaan.
3. Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai petisi yang disampaikan kalangan akademisi dari sejumlah universitas kepada pemerintah merupakan ungkapan kritik oleh tokoh tertentu yang memakai nama kampus.
"Itu kan tokoh yang memakai (nama) kampus," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat siang.
Menurut Airlangga, ia juga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Pernyataan itu disampaikan menanggapi adanya Petisi Bulaksumur yang berisi kritik dari alumni UGM terhadap pemerintahan Jokowi. "Bulaksumur, saya juga dari Bulaksumur," kata Airlangga.
4. Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut peringatan yang disampaikan Guru Besar UGM kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan diikuti perguruan tinggi lain. Hasto berpandangan bahwa gerakan ini hasil dari pencermatan atas berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi di Indonesia belakangan ini.
Penyimpangan itu, kata Hasto, ditandai dengan keterlibatan aparat negara melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat hingga pernyataan Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik terkait keberpihakan di masa kampanye.
5. Ganjar Pranowo
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai gerakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual dari berbagai kampus, merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.
"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu, bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," kata Ganjar di Tuban pada Jumat, 2 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
ANANDA RIDHO SULISTYA | DANIEL A. FAJRI | KUKUH S. WIBOWO | ADIL AL HASAN | MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Giliran Kelompok Alumni dan Sivitas Akademika UIN Jakarta Kritik Jokowi Singgung Netralitas dan Akhlak
