TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa saat ini. Menurut dia kampus-kampus tersebut telah menangkap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia kampus tidak tinggal diam setelah melihat fenomena yang saat ini terjadi. "Kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat dan kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Kantor Berita Antara, Jumat, 2 Februari 2024.
Anies menuturkan pesan-pesan yang disampaikan di antaranya soal netralitas dalam pemilu hingga keadilan yang harus ditegakkan. Jangan sampai, kata dia, wasit justru ikut bermain dalam ajang politik lima tahunan tersebut.
"Kami senang bahwa kampus menyuarakan, dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli," kata mantan rektor Universitas Paramadina ini.
Pada 14 Februari 2024, kata Anies, masyarakat akan menentukan arah bangsa. Ia yakin Indonesia tetap menjadi negara hukum dibandingkan menjadi negara kekuasaan.
"Saya sampaikan di debat pertama, apakah kita akan menjadi negara hukum, atau kita akan menjadi negara kekuasaan, di situ penentuan," katanya.
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai petisi yang disampaikan kalangan akademisi dari sejumlah universitas kepada pemerintah merupakan ungkapan kritik oleh tokoh tertentu yang memakai nama kampus.
"Itu kan tokoh yang memakai (nama) kampus," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat siang.
Menurut Airlangga, ia juga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Pernyataan itu disampaikan menanggapi adanya "Petisi Bulaksumur" yang berisi kritik dari alumni UGM terhadap pemerintah. "Bulaksumur, saya juga dari Bulaksumur," ucap Airlangga.
Presiden Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.
"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Jokowi singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.
Pilihan Editor: Kampus Kritik Jokowi, Ganjar Bilang Jangan Gadaikan Demokrasi untuk Kepentingan Sesaat
