TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyangkal soal politisasi bantuan sosial yang dapat menguntungkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif.
“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).”
Jokowi gencar memberikan bansos di sela kunjungan kerjanya ke daerah. Ada dua program bansos berjalan yang diberikan Jokowi, bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan.
Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam keterangan terpisah sempat menyebut bansos yang diberikan kepada warga adalah berkat Jokowi. Airlangga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sementara Zulkifli Hasan dipercaya sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Jokowi.
Jokowi mengatakan ada dua pertimbangan pemberian bansos. Pertama kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, pemerintah ingin memperkut daya beli rakyat yang di bawah.
"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," kata Jokowi.
Untuk tahun 2024 ada peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Beras. Dari sebelumnya 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi sebanyak 22 juta KPM.
Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.
BLT Mitigasi Risiko Pangan, diumumkan pada Senin, 29 Januari 2024, oleh Airlangga Hartarto. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu – 200 ribu per bulan mulai Februari. Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu.
Pilihan Editor: Arahan Jokowi di Kongres GP Ansor: Sukseskan Pemilu dan Jamin Keberlanjutan Pembangunan
