TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud Md enggan memberi usulan soal sosok yang dianggap layak menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pengganti dirinya. Mahfud meyakini pilihan itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kalau siapa-siapa nama yang cocok, sama sekali saya hindari untuk bicara itu karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan presiden," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Mahfud menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan kemarin. Dia juga menyampaikan sejumlah persoalaan yang perlu menjadi perhatian penggantinya nanti.
Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas bantuan Mahfud selama 4,5 tahun menjabat sebagai Menko Polhukam. "Ya Pak Mahfud saya terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu. Kemudian, saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru," kata Mahfud menyampaikan isi percakapan Presiden Jokowi kepada dia. "Jadi, saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia, saling minta maaf, saling terima kasih".
Dalam jumpa pers yang sama, Mahfud juga menolak membagikan harapannya kepada penggantinya. "Setiap menteri itu menurut saya nanti akan dibekali sendiri oleh presiden, karena waktu saya dulu jadi juga dibekali," kata Mahfud.
Walaupun demikian, dia membuka diri manakala penggantinya meminta wejangan kepada dia.
Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi di tengah persaingan Pemilu 2024. Mahfud menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, kandidat presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar merekomendasikan Mahfud mundur supaya tidak ada konflik kepentingan selama berkontestasi.
Pilihan Editor: Daftar Kasus Besar yang Pernah Ditangani Mahfud Md Saat Jadi Menkopolhukam
