TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR yang juga politikus PDI Perjuangan Puan Maharni menyerahkan kepada rakyat untuk menilai aksi Presiden Joko Widodo yang gencar bagi-bagi bantuan sosial (bansos) menjelang coblosan Pemilu 2024. Pernyataan Puan disampaikan menjawab pertanyaan wartawan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024.
"Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, memang bagaimana pemerintah mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Biar rakyat yang menilai bahwa bantuan tersebut untuk rakyat yang diberikan oleh negara," kata Puan seperti dikutip Kantor Berita Antara.
Menurut Puan, upaya membagikan bantuan sosial pada masyarakat kecil memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
"Dan rakyat bisa menilai apa yang dilakukan merupakan hal yang harus dilakukan oleh negara untuk rakyat," ujar Puan.
Dalam kunjungannya ke Klaten, Puan mendatangi beberapa lokasi, di antaranya sentra kerajinan gerabah di Kecamatan Wedi dan Camilan Wisnu Aji di Kecamatan Jogonalan.
Keaktifan Jokowi membagi-bagikan bansos mendekati hari H pemungutan suara dikritisi oleh sejumlah kalangan karena menyimpan motif politik di balik kegiatan mulia itu. Motif politik itu tak lain ialah untuk membantu meningkatkan citra pasangan 02 Prabowo-Gibran agar menang satu putaran pemilihan presiden.
Namun Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berdalih bahwa pemberian bansos oleh presiden kepada masyarakat pada momentum masa kampanye pemilu merupakan kebijakan afirmatif pemerintah menghadapi situasi tertentu.
"Saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser," kata Ari Dwipayana saat ditemui wartawan di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Menurut dia situasi itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok, terutama beras, sebab pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinkan.
Latar belakang lainnya terkait pemberian bansos tersebut, kata Ari, adalah situasi global saat ini yang dihadapkan pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan.
Situasi itu menimbulkan beban bagi masyarakat dan salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos. "Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini," kata dia.
Ia menambahkan kebijakan afirmatif yang dijalankan Presiden bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang juga dari rakyat.
Saat ditanya mengapa agenda pembagian bansos tersebut tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai otoritas berwenang dalam pelayanan sosial, Ari berkilah bahwa bantuan beras yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata dia.
Pilihan Editor: Ombudsman Temukan Politisasi Bansos Menjelang Pemilu, Respons Kemensos?
