TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan mundurnya calon wakil presiden Mahfud Md. dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah sampai pada momentum yang baik. Hasto menyebut momentum itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024.
“Sudah dibicarakan Pak Ganjar dan Prof Mahfud bersama dengan partai politik pengusungnya di dalam rapat TPN beberapa waktu lalu. Ini momentum sangat baik usai sentimen negatif begitu besar sampai ada gerakan unfollow sosial media presiden Jokowi,” kata Hasto saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Januari 2024.
Meski demikian, Hasto menyebut Mahfud akan menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat dan negara. Menurut dia, persoalan konflik agraria dan berbagai kejahatan transaksi keuangan akan dikebut sebelum mundur.
"Persoalan Rempang, itu memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan atau setidaknya memberikan rekomendasi atas berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria dan berbagai kejahatan melalui sistem online, sistem asuransi akan dikebut untuk dapat diselesaikan,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto menyebut Mahfud berusaha membereskan berbagai masalah di Kemenkopolhukam itu agar penggantinya Mahfud memiliki semangat yang sama. Menurut dia, jangan sampai pengganti Mahfud justru menumbuhkan intimidasi baru.
“Sehingga siapa pun yang menggantikan Prof Mahfud dalam spirit yang sama untuk membela rakyat untuk membela keadilan, bukan menumbuhkan intimidasi yang baru. Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada,” kata Hasto.
Kemudian, Hasto menambahkan, “Mundur tidaknya sudah disepakati bersama hanya masalah menegakkan untuk rakyat inilah yang dikebut Prof Mahfud untuk segera diselesaikan.”
Hasto Sebut Megawati Restui Mahfud Md Mundur
Tak hanya itu, Hasto juga mengakui calon wakil presiden Mahfud Md telah bertemu dengan Ketua Umum partainya Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut selain membahas agenda kampanye, mereka juga membahas rencana Mahfud mundur.
Megawati, kata Hasto, telah merestui Mahfud untuk mundur. “Sudah lama diberikan restu,” kata Hasto saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Januari 2024.
Selain itu, Hasto juga mengakui kalau Mahfud juga telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin malam. Menurut dia, pertemuan itu untuk koordinasi sesama menteri dan kepanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pertemuan itu hal yang bisa dilakukan. Pertemuan itu tentu kami tindaklanjuti bersama-sama dengan Prof. Mahfud,” kata Hasto.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan ia telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pada Senin, 29 Januari 2024. Pratikno menyatakan Mahfud belum menyerahkan surat pengunduran dirinya.
"Pak Menko mohon menghadap Bapak Presiden,” kata Pratikno melalui pesan singkat pada Selasa, 30 Januari 2024.
Pilihan Editor: Stafsus Jokowi Respons Ancaman Guntur: Pesan Bung Karno Persatuan Indonesia