TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengaku merupakan salah satu orang yang meminta Mahfud Md mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam. Permintaan itu sehubungan pencalonan Mahfud Md sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
"Saya termasuk orang yang mengatakan sebaiknya Pak Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam," ujar Todung saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024. Dia mengaku meminta Mahfud mundur sejak bergabung dengan TPN, yaitu pada November 2023.
Alasan meminta Mahfud mundur, Todung mengatakan dia akan lebih bebas berkampanye sebagai cawapres jika tidak ada di dalam pemerintahan. "Nah ini kan dia tidak bebas karena dia juga bagian dari pemerintahan," kata dia.
Respons Mahfud kala itu, Todung bercerita mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bersedia mundur. Hanya, Mahfud harus berbicara dengan presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri. "Presiden waktu itu masih mengatakan bahwa tidak perlu mundur," kata dia.
Sebelumnya Mahfud mengatakan pada waktunya akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Ganjar merekomendasikan Mahfud mundur agar tak ada konflik kepentingan selama mereka berkontestasi.
Adapun Mahfud mengaku telah bersepakat dengan Ganjar ketika memutuskan maju bersama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. "Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," Kata Mahfud di Semarang pada Selasa malam, 23 Januari 2024.
Mengenai mundurnya Mahfud juga diungkap Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. Ia memastikan Mahfud akan mundur. Namun, ada dua hal strategis di Kemenko Polhukam yang perlu diselesaikan Mahfud. "Nanti diceritakan sendiri oleh Pak Mahfud yang membuat Pak Mahfud harus tetap mengawal itu," kata Andi di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2024.
Presiden Jokowi sudah mengatakan Mahfud berhak mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Ya itu hak, dan saya sangat menghargai," kata Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024. Ia mengatakan semua pegangannya adalah aturan.
Pilihan Editor: Cek Lokasi Kampanye Terakhir Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024
