TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan perhatian khusus mengenai kritik terhadap pemerintah yang dilontarkan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ari mengatakan kritik Mahfud, yang saat ini calon wakil presiden nomor urut tiga, harus dipahami dalam konteks kontestasi pemilu yang tengah berlangsung.
“Menjelang pemilu muncul wacana, pro kontra, perdebatan dan lain-lain. Itu sebagai suatu yang wajar dalam demokrasi dan kita tidak boleh terganggu oleh perdebatan-perdebatan itu sepanjang perdebatan itu sangat substantif,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.
Ari mengatakan dalam pemerintah sendiri mekanisme evaluasi terus menerus dilakukan. Menyempurnakan apa yang sudah ada, walau tingkat kepuasan terhadap Jokowi di berbagai survei masih cukup tinggi.
Mahfud, cawapres dari kandidat presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo beberapa kali menyampaikan kritik kepada pemerintah, seperti dalam pernyataan penutup dalam debat pada Ahad, 21 Januari 2023. Mahfud mengatakan, pembangunan akan berjalan dengan baik, seiring penegakan hukum yang tidak tumpul. Sebagai Menkopolhukam, dia punya kewenangan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan.
Kritik Mahfud muncul di tengah kondisi hubungan Presiden dan PDIP, partai utama pendukung pemerintah, disebut retak. Musababnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Mahfud mengatakan pada waktunya akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Adapun salah satu yang merekomendasikan Mahfud mundur adalah Ganjar. "Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," Kata Mahfud di Semarang pada Selasa malam, 23 Januari 2024.
Istana belum menerima surat mundur dari Mahfud. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi akan menghargai keputusan Mahfud untuk mundur.
“Itu bagian pilihan-pilihan politik yang disampaikan Pak Mahfud dengan berbagai pertimbangan,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Senin. “Jadi itu haknya Pak Mahfud kalau beliau ingin mengundurkan diri.”
Pilihan Editor: Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye
