TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 03 sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan siap mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Pernyataan Mahfud menyusul pernyataan pasangan calon presidennya, Ganjar Pranowo.
Dia mengaku telah bersepakat dengan Ganjar ketika memutuskan maju bersama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. "Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata dia dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam, 23 Januari 2024.
Mahfud menyebut isyarat bakal mundur dari jabatan menteri juga telah dia sampaikan saat debat calon wakil presiden kedua lalu. Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang telah mengangkatnya menjadi menteri.
Mensesneg Pratikno sebut belum terima surat mundur dari Mahfud MD
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan belum ada surat pengunduran diri dari Menko Polhukam Mahfud Md.
“Sampai saat ini, kami belum menerima surat pengunduran diri Prof Mahfud Md sebagai Menkopolhukam,” kata Pratikno dalam pesan singkat pada Jumat, 26 Januari 2024.
Gibran: Apakah sudah mundur?
Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal rencana Cawapres Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Jokowi.
“Apakah sudah mundur?,” ucapnya di Denpasar, Jumat 26 Januari 2024
Gibran tak berkomentar soal pernyataan Mahfud MD yang ingin mundur namun menunggu waktu yang tepat itu, justru ia mempertanyakan apakah rencana tersebut sudah direalisasikan atau belum.
Ia selaku Wali Kota Solo tak mengatakan rencana untuk mundur, hingga saat ini ia memilih mengambil cuti dan melaksanakan kampanye sesuai masa yang diberikan KPU.
“Engga (mundur dari Wali Kota Solo), saya kan cuti aja ya,” ujarnya.
Kepada media, ia menyampaikan keputusannya untuk cukup mengambil cuti, ini turut menjawab soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak, namun Gibran merasa selama ini berkampanye sendiri tidak ada kaitannya dengan sang ayah.
“Ya saya kampanye kan kampanye sendiri juga,” kata dia usai berdialog dengan anak muda di Pulau Dewata.
Jokowi: Kalau aturan boleh silahkan
Presiden Jokowi mengatakan Mahfud berhak mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengenai rekomendasi menteri yang ikut pilpres mundur dari kabinet, Jokowi menyebut silakan cek aturan yang berlaku.
"Ya itu hak, dan saya sangat menghargai," kata Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024. Ia mengatakan semua pegangannya adalah aturan.
"Kalau aturan boleh silahkan, kalau aturan boleh silahkan kalau atutran tidak boleh tidak sudah jelas," kata Jokowi soal rekomendasi menteri mundur.
Beri isyarat mundur sejak saat debat cawapres kedua
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengaku tetap menjalankan rutinitasnya berkantor sebagai Menkopolhukam. "Semua surat masuk pasti selesai tak sampai seminggu meski saya cawapres," katanya.
Sejak menjadi cawapres, dia mengatakan melarang koleganya yang menjabat di daerah agar tak menjemput serta melayaninya ketika berkunjung. "Maksud saya agar ditiru yang lain. Kalau jadi calon jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri," ujarnya.
Namun, dia menilai kandidat lain masih memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingannya sebagai kontestan pemilu. "Malah yang terakhir menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga ikut tim sukses," kata dia.
Melihat kondisi tersebut, Mahfud mengungkapkan niatnya untuk mundur dari kabinet tinggal menunggu waktu. "Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum," kata Mahfud.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau "conflict of interest".
"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.
"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.
HATTA MUARABAGJA | EKO ARI WIDODO | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Mahfud Md Mau Mundur dari Kabinet Jokowi Ditanggapi Menteri Lainnya hingga Saran Ganjar
