Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Suara TKN Prabowo-Gibran dan Istana Terhadap Penyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye

image-gnews
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bertolak ke Jawa Tengah untuk kunjunga  kerja dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 22 Januari 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bertolak ke Jawa Tengah untuk kunjunga kerja dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 22 Januari 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi belakangan menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Pernyatan tersebut juga menjadi tema diskusi di berbagai platform media sosial. Pasalnya, Jokowi menyatakan presiden dapat memihak dan presiden boleh kampanye dalam pemilu.

Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye. Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi sendiri hingga kini tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo.

TKN Prabowo-Gibran: Presiden dan menteri boleh berkampanye selama mengikuti aturan

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa mengamini Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu. Menurut dia presiden dan menteri boleh berkampanye selama mengikuti aturan, antara lain cuti.

Ali mengatakan, dukung-mendukung merupakan hak politik warga negara. Dia menilai para menteri juga memiliki hak tersebut. "Termasuk para menteri punya hak mendukung pasangan capres tertentu," ujar mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Januari 2024.

Kendati begitu, Ali mengatakan ada sejumlah aturan yang harus ditaati jika presiden dan menteri ingin berkampanye. "Kalau kampanye, tentu harus ikut aturan kampanye, misalkan cuti dalam melakukan kampanye tersebut," ujar mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu.

Habiburokhman: Jangan dibikin narasi sesat

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran lainnya, Habiburokhman, sepakat dengan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak serta kampanye dalam pemilu.

Menurut dia, presiden tidak harus netral asalkan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan atau merugikan pasangan tertentu. "Secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan," ujar dia dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan memiliki keyakinan politiknya. Menurut dia, hak ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang (UU) tentang HAM. Selain itu, dia mengatakan Pasal 7 UUD 1945 memperbolehkan presiden mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai informasi, Pasal 23 ayat (1) UU tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

"Kalau mencalonkan diri kedua kalinya saja boleh, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu," kata Habiburokhman.

Sebagai contoh, Habiburokhman mengatakan Megawati Soekarnoputri maju sebagai capres incumbent pada 2004. Hal yang sama berlaku kepada Jokowi pada 2019. "Jadi ini praktik yang enggak ada masalah, jangan fait accompli, jangan dibikin narasi sesat bahwa presiden enggak boleh berpihak, presiden harus netral," ujarnya.

Yusril: Tak ada penyelewengan hukum dari sikap Jokowi

Setali tiga uang, Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra mengklaim pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh memihak dalam pemilihan umum tidak keliru.

Menurut dia, tak ada penyelewengan hukum dari sikap Jokowi memihak. "Undang-undang kita tidak menyatakan bahwa presiden harus netral, tidak boleh berkampanye, dan tidak boleh memihak," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 24 Januari 2024.

Yusril menilai bahwa keberpihakan presiden dalam pemilu merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang Indonesia anut. Dengan sistem presidensial. Indonesia tidak mengenal pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana yang terjadi dalam sistem parlementer.

Istana sebelumnya menepis isu Jokowi berpihak di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, jelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja.

"Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul 'delivered' dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.

HATTA MUARABAGJA  | HAN REVANDA PUTRA | MICHELLE GABRIELA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Iriani Jokowi Acungkan 2 Jari dari Mobil Kepresidenan RI, Ketahui Apa Saja Fasilitas Negara?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

6 menit lalu

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut banyak oknum terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Mei Leandha
Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

Kepala BP2MI menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online.


Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

15 menit lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

"Belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden Jokowi soal wacana kendaraan wajib asuransi.


Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Dimulai Hari Ini, Ada 2 Menu yang Disajikan

17 menit lalu

Salah seorang siswa SDN Tugu menyantap makanan dari pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di sekolah itu, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Dimulai Hari Ini, Ada 2 Menu yang Disajikan

Uji coba makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah dimulai hari ini, Kamis, 24 Juli 2024, salah satunya di SDN Tugu. Ada dua menu yang disajikan.


Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

29 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

Presiden Jokowi mewanti-wanti, golden visa tidak diberikan kepada orang yang membahayakan keamanan dan tidak memberi manfaat secara nasional.


Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

34 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara.


Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

Presiden Jokowi tengah menanti fasilitas untuk menggelar sidang kabinet di IKN.


Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

2 jam lalu

Presiden Jokowi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Pelatih Timnas Sepak Bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong menerima secara simbolis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

Pemerintah Jokowi mengharapkan Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

2 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

3 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

3 jam lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

Eks Gubernur BI sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Ini rekam jejaknya.