TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut tiga Mahfud Md menanggapi isu dinasti politik. Menurutnya, dinasti politik sebenarnya terjadi di semua negara. Namun, kata Mahfud, yang menjadi masalah yaitu saat dinasti politik melakukan rekayasa hukum untuk kepentingannya dinastinya.
Dia mengatakan, dinasti politik sebenarnya terjadi di semua negara. Ia mencontohkan, dinasti Mahatma Gandhi di India dan Kennedy di Amerika Serikat.
"Mahatma Gandhi, dulu turun jadi Indira Gandhi, turun ke Rajiv Gandhi. Ke Amerika, Kennedy, Bush. Di mana-mana boleh," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof yang dipantau secara daring di akun Youtube Mahfud MD Official pada Kamis, 25 Januari 2024
Namun, kata Mahfud, yang menjadi masalah itu yaitu saat dinasti politik melakukan rekayasa dan penukangan terhadap hukum yang berlaku. "Yang tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang kasar, nah itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik," kata dia.
Ia juga menilai, dinasti politik terkadang tidak obyektif dalam membela kepentingan rakyat. Pemimpin dalam dinasi politik melakukan berbagai langkah untuk kemenangan dinastinya sendiri. "Itu yang tidak boleh dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari salah satu peserta diskusi yaitu Bela. Dia bertanya kepada Mahfud mengenai tanggapannya soal dinasti politik di Indonesia. Padahal, dinasti politik sempat dilarang.
"Ternyata dinasti politik pernah dilarang di pemerintahan Indonesia, tapi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi terus dibatalkan pelarangan itu. Padahal dulu itu misalnya biar kita kepala negara, anaknya, pamannya keponakannya, dilarang mendaftar karena takut ada kepentingan. Akhirnya enggak ada pelarangan," kata Bela.
Pilihan Editor: Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, TPN Sebut Masyarakat akan Curiga Politik Dinasti
