Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud Md Sebut Dinasti Politik Ada di Semua Negara: Yang Penting Tak Rekayasa Hukum

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut tiga Mahfud Md menanggapi isu dinasti politik. Menurutnya, dinasti politik sebenarnya terjadi di semua negara. Namun, kata Mahfud, yang menjadi masalah yaitu saat dinasti politik melakukan rekayasa hukum untuk kepentingannya dinastinya. 

Dia mengatakan, dinasti politik sebenarnya terjadi di semua negara. Ia mencontohkan, dinasti Mahatma Gandhi di India dan Kennedy di Amerika Serikat.

"Mahatma Gandhi, dulu turun jadi Indira Gandhi, turun ke Rajiv Gandhi. Ke Amerika, Kennedy, Bush. Di mana-mana boleh," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof yang dipantau secara daring di akun Youtube Mahfud MD Official pada Kamis, 25 Januari 2024

Namun, kata Mahfud, yang menjadi masalah itu yaitu saat dinasti politik melakukan rekayasa dan penukangan terhadap hukum yang berlaku. "Yang tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang kasar, nah itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik," kata dia.

Ia juga menilai, dinasti politik terkadang tidak obyektif dalam membela kepentingan rakyat. Pemimpin dalam dinasi politik melakukan berbagai langkah untuk kemenangan dinastinya sendiri. "Itu yang tidak boleh dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Mahfud.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pernyataan Mahfud tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari salah satu peserta diskusi yaitu Bela. Dia bertanya kepada Mahfud mengenai tanggapannya soal dinasti politik di Indonesia. Padahal, dinasti politik sempat dilarang. 

"Ternyata dinasti politik pernah dilarang di pemerintahan Indonesia, tapi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi terus dibatalkan pelarangan itu. Padahal dulu itu misalnya biar kita kepala negara, anaknya, pamannya keponakannya, dilarang mendaftar karena takut ada kepentingan. Akhirnya enggak ada pelarangan," kata Bela.

Pilihan Editor: Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, TPN Sebut Masyarakat akan Curiga Politik Dinasti

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

38 menit lalu

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut banyak oknum terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Mei Leandha
Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

Kepala BP2MI menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online.


Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

47 menit lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

"Belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden Jokowi soal wacana kendaraan wajib asuransi.


Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

Presiden Jokowi mewanti-wanti, golden visa tidak diberikan kepada orang yang membahayakan keamanan dan tidak memberi manfaat secara nasional.


Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara.


Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

Presiden Jokowi tengah menanti fasilitas untuk menggelar sidang kabinet di IKN.


Dapat Dukungan dari Gerindra dan PSI, Gusti Bhre Sudjiwo Punya Kans Maju di Pilkada Solo 2024

2 jam lalu

Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Gusti Pangeran Haryo Bhre Chakrahutomo Wira Sudjiwo sekaligus Raja Mangkunegaran X di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Selatan. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dapat Dukungan dari Gerindra dan PSI, Gusti Bhre Sudjiwo Punya Kans Maju di Pilkada Solo 2024

Profil Gusti Bhre Sudjiwo, pimpinan Pura Mangkunegaran yang punya kans maju di Pilkada Solo 2024 didukung Gerindra dan PSI.


Serba Serbi Gibran Tinjau Uji Coba Makan Gratis Bergizi Rp 7.500 Per Porsi

2 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Sentul 03,  Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Juli 2024. Program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71,5 triliun tersebut telah dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dan pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Serba Serbi Gibran Tinjau Uji Coba Makan Gratis Bergizi Rp 7.500 Per Porsi

Gibran meninjau uji coba makan gratis bergizi di Bogor dan beberapa kota lainnya, plus bagi-bagi susu.


Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

2 jam lalu

Presiden Jokowi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Pelatih Timnas Sepak Bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong menerima secara simbolis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

Pemerintah Jokowi mengharapkan Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

3 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

3 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.