TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md. mengatakan akan berkomitmen untuk menjadi pendekar hukum ketika menang bersama calon presiden Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Mahfud menyebut dirinya tidak akan mengorbankan reputasinya di bidang penegakan hukum.
“Saya akan tetap menjadi pendekar hukum, karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres itu tugasnya penegakan hukum,” ujar Mahfud acara diskusi bareng generasi muda bertajuk “Tabrak Prof”, di Lampung, pada Kamis malam, 25 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Mahfud menyebut akan tetap mempertahankan reputasinya di bidang hukum selama sekitar 44 tahun itu jika menang Pilpres 2024. Mahfud menyebut reputasi itu telah diperjuangkan sejak mahasiswa, masa reformasi, dan hingga saat ini.
“Gerakan saya di bidang hukum, saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang hukum hanya karena menjadi wapres 5 tahun,” tegas Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari salah satu peserta diskusi, yaitu Mega. Dia bertanya kepada Mahfud ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu nanti menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar hukum atau tidak.
“Prof kan punya julukan Pendekar Hukum. Apakah ketika nanti menjadi Wapres akan tetap menjadi pendekar hukum? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan dan menghukum orang-orang yang korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan?“ tanya Mega.
Di hadapan Mahfud, Mega mengaku kurang suka bahkan muak dengan kondisi politik karena ada istilah politik balas budi.
“Kemarin Grace Natalie bilang apakah etis Prof Mahfud menanyakan impor kepada Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini dimana Prof Mahfud masih ada di dalamnya. Tapi saya tidak setuju dengan catatan itu, menurut saya atasan, bawahan, teman kalau salah ya salah,” ucap Mega.
Kritik agar Indonesia maju
Terkait hal itu, Mahfud menegaskan kalau ingin memperbaiki maka harus berani mengkritik ke dalam, termasuk seperti dirinya lakukan saat mengkritisi soal impor berbagai jenis kebutuhan pangan.
“Ya kritik dong, kan dulu janjinya tidak akan pernah impor, kok sekarang makin banyak. Kalau tidak mau mengkritik itu dan tidak mau dikritik, berarti orang itu tidak mau Indonesia ini maju,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, meski dirinya menjadi menteri, tetapi pihaknya tetap akan mengkritik kalau ada kebijakan yang tidak baik. Pihaknya menyebut tidak boleh ada yang disembunyikan ketika publik harus mengetahui itu.
“Itu biasa saja apalagi itu untuk program politik yang sangat panjang 5 tahunan, tidak apa-apa, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh publik ya harus kita kritisi, apapun itu, karena saya bagian dari Kabinet ya saya kritik, kalau itu anak buah saya, saya pecat, bukan saya kritik saja,” kata Mahfud.
Pilihan Editor: Soal Peluang Jokowi Kampanyekan Prabowo-Gibran, TKN: Semua Dukungan Berdampak Positif
