Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud Md Sebut Tetap Jadi Pendekar Hukum dan Tak Korbankan Reputasi jika Menang

Reporter

image-gnews
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md. mengatakan akan berkomitmen untuk menjadi pendekar hukum ketika menang bersama calon presiden Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Mahfud menyebut dirinya tidak akan mengorbankan reputasinya di bidang penegakan hukum. 

“Saya akan tetap menjadi pendekar hukum, karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres itu tugasnya penegakan hukum,” ujar Mahfud acara diskusi bareng generasi muda bertajuk “Tabrak Prof”, di Lampung, pada Kamis malam, 25 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Mahfud menyebut akan tetap mempertahankan reputasinya di bidang hukum selama sekitar 44 tahun itu jika menang Pilpres 2024. Mahfud menyebut reputasi itu telah diperjuangkan sejak mahasiswa, masa reformasi, dan hingga saat ini.

“Gerakan saya di bidang hukum, saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang hukum hanya karena menjadi wapres 5 tahun,” tegas Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari salah satu peserta diskusi, yaitu Mega. Dia bertanya kepada Mahfud ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu nanti menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar hukum atau tidak. 

“Prof kan punya julukan Pendekar Hukum. Apakah ketika nanti menjadi Wapres akan tetap menjadi pendekar hukum? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan dan menghukum orang-orang yang korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan?“ tanya Mega.

Di hadapan Mahfud, Mega mengaku kurang suka bahkan muak dengan kondisi politik karena ada istilah politik balas budi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kemarin Grace Natalie bilang apakah etis Prof Mahfud menanyakan impor kepada Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini dimana Prof Mahfud masih ada di dalamnya. Tapi saya tidak setuju dengan catatan itu, menurut saya atasan, bawahan, teman kalau salah ya salah,” ucap Mega.

Kritik agar Indonesia maju

Terkait hal itu, Mahfud menegaskan kalau ingin memperbaiki maka harus berani mengkritik ke dalam, termasuk seperti dirinya lakukan saat mengkritisi soal impor berbagai jenis kebutuhan pangan. 

“Ya kritik dong, kan dulu janjinya tidak akan pernah impor, kok sekarang makin banyak. Kalau tidak mau mengkritik itu dan tidak mau dikritik, berarti orang itu tidak mau Indonesia ini maju,” kata Mahfud. 

Menurut Mahfud, meski dirinya menjadi menteri, tetapi pihaknya tetap akan mengkritik kalau ada kebijakan yang tidak baik. Pihaknya menyebut tidak boleh ada yang disembunyikan ketika publik harus mengetahui itu. 

“Itu biasa saja apalagi itu untuk program politik yang sangat panjang 5 tahunan, tidak apa-apa, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh publik ya harus kita kritisi, apapun itu, karena saya bagian dari Kabinet ya saya kritik, kalau itu anak buah saya, saya pecat, bukan saya kritik saja,” kata Mahfud.

Pilihan Editor: Soal Peluang Jokowi Kampanyekan Prabowo-Gibran, TKN: Semua Dukungan Berdampak Positif

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Konsultasi Hukum dengan Hukumku Mudah dan Terjangkau

2 hari lalu

Aplikasi Hukumku Dok. Hukumku
Konsultasi Hukum dengan Hukumku Mudah dan Terjangkau

Menghadapi masalah hukum yang berbelit-belit membuat Anda membutuhkan bantuan ahli hukum terpercaya


Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer, di sela-sela KTT peringatan 75 tahun NATO, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS 10 Juli 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein
Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

Indeks S&P 500 e-mini naik sedikit pada hari Minggu malam, 21 Juli 2024, setelah Presiden AS Joe Biden menyatakan menarik diri dari Pilpres 2024


Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

6 hari lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

9 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

10 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998.


Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

10 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

Kalau utangnya belum dibayar sampai Presiden Jokowi lengser, Jusuf Hamka akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

10 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Terpopuler: Alasan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap lanjutkan proyek IKN. Penembakan Donald Trump memicu lonjakan harga emas.


Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

11 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Sambangi Mahfud MD Soal Utang Pemerintah, Berikut Nilainya

Jusuf Hamka menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024.


Bertemu Mahfud Md, Jusuf Hamka Sebut Tak Bahas Pilgub Jakarta

11 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bertemu Mahfud Md, Jusuf Hamka Sebut Tak Bahas Pilgub Jakarta

Ketua Umum Golkar sebelumnya mengajukan nama Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

11 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan