TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY menghadiri kampanye yang digelar Partai Demokrat di Gedung Olahraga (GOR) Stadion Kridosono Yogyakarta, Jumat sore, 19 Januari 2024.
Dalam acara yang dihadiri kader dan calon legislatif Partai Demokrat se-Daerah Istimewa Yogyakarta itu, SBY menyinggung soal lahirnya Undang Undang (UU) Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 tahun 2012 hingga penanganan bencana erupsi Gunung Merapi di era pemerintahannya.
"Saya tidak lupa setelah sekian puluh tahun berlalu, UU tentang Keistimewaan Yogyakarta dapat saya terbitkan dan setelah itu Yogyakarta menjadi daerah istimewa," kata SBY.
SBY mengatakan dengan lahirnya UU Keistimewaan itu, Yogyakarta pun dapat menerapkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan mekanisme penetapan, bukan lewat pemilihan umum. "Sehingga penetapan jelas, apa yang menjadi hak Yogya jelas dengan demikian," kata SBY.
Melalui UU Keistimewaan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta dilakukan bukan melalui pemilihan umum seperti daerah lain, melainkan dengan penetapan. Sosok gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan berdasarkan UU Keistimewaan itu ialah Raja Keraton Yogyakarta dan Adipati Pura Pakualaman.
Dalam kesempatan itu, SBY juga mengenang selama dua periode kepemimpinannya. Dia mengaku sangat dekat dengan Yogyakarta. "Saya tidak pernah lupa kepada Yogyakarta yang sangat kita banggakan, dulu selama 10 tahun memimpin Indonesia bersama Partai Demokrat," kata dia.
"Setiap Gunung Merapi meletus, saya segera datang dan beberapa kali ikut tidur bersama Ibu Ani di daerah pengungsian," ujar dia. "Waktu Yogya terkena gempa bumi yang dahsyat berhari-hari, beberapa kali saya berada di Yogya untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik," SBY menambahkan.
SBY mengatakan banyak hal lain yang telah ia lakukan dulu selama memimpin Indonesia dengan Partai Demorkat. "Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di DIY masih mengingatnya," kata dia.
Pilihan Editor: Ganjar Terima Keluhan Pekerja Migran soal Sejumlah Masalah Pencoblosan Pemilu 2024 di Hong Kong
