Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Minta Moderator Tertibkan Kandidat yang Bicara di Luar Waktunya Saat Debat Cawapres

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua KPU Hasyim Asy'ari, bersama Anggota KPU August Mellaz, dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua KPU Hasyim Asy'ari, bersama Anggota KPU August Mellaz, dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta kepada moderator debat cawapres untuk bertindak tegas jika ada salah satu kandidat yang berbicara di luar waktu kesempatannya bicara. Untuk itu, dua moderator yang telah ditunjuk yaitu Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar diinta untuk mengobservasi lagi tayangan pada debat Pilpres 2024 sebelumnya.

"Kalau lihat pengalaman debat ketiga sempat ada chit chat, bukan dari pendukung saja, tapi pasangan calon. Nah, peran moderator (menertibkan) itu," kata komisioner KPU, August Mellaz, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Menurut August dengan mengamati debat yang telah berlangsung sebelumnya, moderator bisa mengendalikan suasana sehingga saling jawab antar peserta bisa dijalankan dengan efektif. "Nah bisa jadi problem yang sama (chit chat) akan muncul," ujar dia.

August mengatakan, jika ada kandidat lain yang bicara di luar waktunya maka pihak penyelenggara siaran diminta mematikan waktu debat. "Kami sudah tegaskan, kalau sampai itu terjadi, tanpa harus ada kode tertentu, pihak media penyelenggara akan langsung menghentikan timer," kata dia.

Dengan demikian pembicaraan di luar waktu debat itu tak menguras waktu yang telah disediakan untuk cawapres. "Dan moderator tentu harus menyampaikan, 'Ini waktunya paslon mana'. Itu kami tegaskan, tapi nanti inisiatif sendiri," ucap dia.

Tak hanya ujaran para paslon saat paslon lain tengah bicara, kata August, kebijakan itu berlaku untuk paslon yang tiba-tiba memotong pembicaraan, menjawab, bertanya ke kandidat lain. "Termasuk itu. Kan itu sudah di atur, kapan paslon mana (bicara) itu sudah ditetapkan rotasinya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, pada debat pilpres keempat ini, akan dimulai dari dari cawapres nomor urut satu menyampaikan visi misi. Diikuti dengan cawapres nomor 2 dan 3. Pada segmen kedua, urutannya dimulai dari cawapres nomor 2, diikuti 3, dan 1. "Nanti balik lagi, itu sudah di atur," ujar dia. "Moderator juga pasti fokus di situ."

Adapun debat kedua cawapres di Pemilu 2024 dipandu dua moderator perempuan, yakni jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar, wartawan Metro TV. Sementara penyusun pertanyaan debat, yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Ahad, 21 Januari mendatang, ditetapkan sebelas orang.

Adu gagasan yang akan mempertemukan cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md itu akan membahas enam tema, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Ingin Dorong RUU Pendanaan Partai Politik untuk Cegah Korupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

59 menit lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

3 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

4 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

7 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

8 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

10 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.


Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

11 jam lalu

Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2025 ketika pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

18 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.