TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengaku siap lahir batin untuk memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam diskusi Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas atau Paku Integritas yang ajan diadakan di Gedung KPK Jakarta pada Rabu mendatang, 17 Januari 2024. Ganjar mengatakan bersama Mahfud Md siap beradu gagasan soal isu antikorupsi.
“Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu,” kata Ganjar melalui siaran tertulis yang diterima Tempo pada Minggu, 14 Januari 2024.
Baca Juga:
Ganjar mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah, tahun 2013 lalu. Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur.
“Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tag line-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya," kata Ganjar.
Ganjar mengklaim berhasil membuktikan apa yang dijanjikannya melalui jargon “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” atau dalam bahasa Indonesianya 'Tidak Korupsi, Tidak Membohongi' kepada konstituen selama menjalani peranannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.
“Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini. Saya pingin banget menceritakan pengalaman saya ini," kata Ganjar.
Terkait dengan pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah terkait uang pelicin dari Dinas Perhubungan (Dishub). Ganjar yang mengklaim sebagai Kepala Daerah Pelopor Gratifikasi terbanyak di Indonesia melalui penghargaan KPK mengatakan marah besar pada saat itu.
"Pada saat itu kemarahan saya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet. Para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000," kata Ganjar.
Pada Desember 2023, KPK jug menyoroti debat pertama, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku kecewa karena debat yang digelar pada 12 Desember 2023 itu tidak memperlihatkan sebuah gagasan besar tentang masa depan pemberantasan korupsi.
"Semalam saya ikuti juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak terlihat bisa ditawarkan oleh beliau," jelas Nawawi.
Pilihan Editor: Prabowo Bicara Malin Kundang, Hasto PDIP: Blunder
