Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dandim Sukoharjo Sebut Baliho Gambar Dirinya Bersama Prabowo-Gibran Upaya Fitnah

image-gnews
Komandan Kodim (Dandim) 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi memberi penjelasan tentang spanduk bergambar dirinya dengan pasangan Prabowo-Gibran yang ditemukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto diambil saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Sukoharjo, Kamis, 11 Januari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Komandan Kodim (Dandim) 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi memberi penjelasan tentang spanduk bergambar dirinya dengan pasangan Prabowo-Gibran yang ditemukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto diambil saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Sukoharjo, Kamis, 11 Januari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Sukoharjo - Spanduk bergambar Komandan Kodim (Dandim) 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi bersanding dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran, baru-baru ini ditemukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada spanduk itu selain gambar Dandim, Prabowo, dan Gibran, terdapat juga tulisan di bawahnya dengan kata-kata Selamat dan Sukses.

Menurut informasi yang diterima Tempo, setidaknya ada tiga titik temuan spanduk tersebut yakni di area persawahan di wilayah Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. 

Adanya temuan itu telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo. Dari pihak Dandim Sukoharjo pun telah pro aktif dan memberikan klarifikasinya.

Saat konferensi pers, Kamis, 11 Januari 2024 di Bawaslu, Dandim 0726/Sukoharjo, Letkol Czi Slamet Riyadi menegaskan bahwa spanduk berisi fotonya dengan Prabowo-Gibran yang viral di media sosial adalah fitnah dan merupakan hoaks. 

"Spanduk atau APK tersebut adalah fitnah yang ditujukan pada saya. Kemudian itu merupakan hoaks yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi TNI," katanya Kamis 11 Januari 2024.

Slamet menilai pemasangan spanduk tersebut dilakukan dengan tujuan untuk penggiringan opini. Agar masyarakat meragukan netralitas TNI. 

"Bisa jadi ada upaya untuk memecah belah persatuan anak bangsa. Khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Saya tegaskan kembali bahwa netralitas TNI adalah hal yang mutlak yang harus dijaga. TNI harus netral, TNI tidak boleh terlibat politik praktis baik secara langsung," katanya. 

Sebagai seorang TNI, Slamet mengatakan bahwa fokus tugasnya adalah untuk menjaga kedaulatan negara. Keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa, dan tumpah darah Indonesia. 

"Saya tegaskan kembali bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Dengan adanya temuan tersebut sepenuhnya saya serahkan pada sentra gakkumdu. Untuk diproses sebagaimana mestinya," jelasnya. 

Slamet menyebut pemasangan spanduk tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana hal tersebut jelas-jelas merugikannya secara pribadi dan juga institusi TNI.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, spanduk atau alat peraga kampanye (APK) itu ditemukan pada Selasa, 9 Januari 2024. Spanduk ditemukan di tiga titik di area persawahan di wilayah Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Warga yang melihat spanduk itu lantas melaporkan ke jajaran Bawaslu Sukoharjo. 

"Usai menerima laporan kemudian kami tertibkan dan kami amankan, karena kami menganggap ada upaya memecah belah di Sukoharjo," ujar Rochmad kepada wartawan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Kamis 11 Januari 2023. 

Dia mengatakan Dandim Slamet Riyadi sudah memberikan klarifikasi ke kantor Bawaslu Sukoharjo. Dalam klarifikasinya, Komandan Kodim 0726/Sukoharjo itu memastikan bahwa pihaknya netral.

"Pak Dandim juga memastikan bahwa pihaknya tidak memerintahkan kepada siapapun untuk memasang APK itu," ucapnya.

Rochmad menyatakan munculnya spanduk tersebut, Bawaslu Sukoharjo langsung memerintahkan jajaran di 12 kecamatan untuk menyisir lagi apakah ada APK serupa.

"Menurut informasi, pada Senin (8 Januari 2024) baliho tersebut belum ada, kemungkinan dipasang pada Selasa (9 Januari 2024) dini hari," ujarnya.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: KIPP Desak Bawaslu dan KPU Tindaklanjuti Temuan PPATK Ihwal Dana Kampanye Ilegal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

10 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikomposisikan secara proporsional.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.