TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional atau PSN masuk kantong pribadi. Pelakunya adalah oknum berprofil Aparatur Sipil Negara alias ASN hingga politisi. Dana proyek pemerintah itu digunakan untuk membeli aset dan investasi.
“36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ivan dalam Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2024.
Lantas, apa itu Proyek Strategis Nasional atau PSN?
Proyek Strategis Nasional atau disingkat PSN adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Program ini diluncurkan sejak 8 Januari 2016.
Regulasi PSN diatur melalui Peraturan Presiden atau PP, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha serta Kerja sama Pemerintah Badan Usaha, dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukumnya PP No 3 Tahun 2016 yang diubah dengan PP No 58 Tahun 2017, PP No 56 Tahun 2018, dan PP No 109 Tahun 2020.
“Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” bunyi Pasal 1 PP No 3 Tahun 2016.
Dikutip dari studi pada 2018 bertajuk “Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies” oleh Wilmar Salim dan Siwage Dharma Negara di Journal of Southeast Asian Economies, PSN bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia secara cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional.
Dilansir dari Bpkp.go.id, adapun proyek yang masuk dalam PSN antara lain proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol, proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota dan dalam kota, proyek revitalisasi bandara, pembangunan bandara baru, dan proyek pembangunan bandara strategis lain.
Kemudian pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, program satu juta rumah, pembangunan kilang minyak, proyek pipa gas atau terminal LPG, proyek energi asal sampah, proyek penyediaan infrastruktur air minum, dan proyek penyediaan sistem air limbah komunal, serta pembangunan tanggul penahan banjir.
Juga proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang, proyek bendungan, program peningkatan jangkauan broadband, dan proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya, pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, proyek pariwisata, proyek pembangunan smelter, serta proyek pertanian dan kelautan.
Jumlah PSN setiap tahunnya tercatat terus berubah, baik karena proyek tahun sebelumnya telah rampung, ada proyek yang dikeluarkan dari daftar, hingga penambahan proyek baru. Sejak pertama kali dicantumkan dalam PP No 3 Tahun 2016, jumlah Proyek Strategis Nasional mencapai 225 proyek dan 1 program.
Kemudian dalam PP No 58 Tahun 2017, jumlah proyeknya bertambah menjadi 245 PSN dan 3 program. Dalam Perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang. Sementara itu, pada 2018 terdapat 223 PSN dan 3 program Nasional, seperti tercantum dalam PP No 56 Tahun 2018.
Pada 2016, sebanyak 20 proyek selesai dengan nilai investasi mencapai Rp 33,3 triliun. Kemudian pada 2017 ada 10 proyek selesai dengan nilai investasinya Rp 61,3 triliun. Lalu pada 2018 total 32 proyek selesai dengan nilai investasi mencapai Rp 207,4 triliun. Pada 2019 tercatat 30 proyek selesai dengan nilai investasi sebesar Rp 165,3 triliun.
Adapun selama rentang 2019-2021, pemerintah telah menuntaskan sebanyak 66 proyek strategis nasional senilai Rp 414,3 triliun. Pada 2020, meski dilanda pandemi COVID-19, pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan 11 PSN. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun 11 PSN tersebut mencapai sekitar Rp135,3 triliun.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa 190 PSN telah rampung hingga 2023. “Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 190 PSN dengan total investasi sebesar Rp1.515,4 triliun,” kata Menko Airlangga dalam seminar nasional di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.
Selain capaian 190 PSN, hingga akhir 2023 terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang dalam status beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan.
ANTARA
Pilihan Editor: Inilah Daftar PSN di Bidang Transportasi Darat, Laut dan Udara
