TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara muda Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, yakni Manik Marganamahendra sebut Ganjar Pranowo fokus pada aspek tata kelola pertahanan laut dalam debat capres kedua yang diselenggarakan pada Minggu malam, 7 Januari 2024 lalu. Menurut Manik, fokus Ganjar tersebut disesuaikan dengan Indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia, sehingga pertahanan laut dan pertahanan udara menjadi prioritas utama.
“Ada beberapa ya, seperti tata kelola pertahanan laut dan MEF, untuk aspek tata kelola pertahanan laut. Itu prioritas Pak Ganjar sesuai dengan visi kita sebagai Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia jadi prioritas utama adalah pertahanan laut dan pertahanan udara,” ujar Manik Marganamahendra saat dihubungi oleh Tempo melalui WhatsApp pada Selasa, 9 Januari 2024.
Selain itu, Manik juga turut menjelaskan bahwa prioritas tersebut juga sejalan dengan visi dan misi yang dibawakan oleh pasangan calon capres cawapres nomor urut 3 tersebut. Lebih lanjut, selain Ganjar Pranowo, juga ada Mahfud Md, salah satu orang yang menggagas Badan Keamanan Laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, yang menjadi salah satu konkret solusi tata kelola pertahanan laut Indonesia.
Tidak hanya berbicara mengenai tata kelola pertahanan laut dan indeks Minimum Essential Force, menurut Manik yang juga merupakan calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo tersebut, Ganjar Pranowo dalam debat capres edisi kedua lalu juga turut mengangkat isu yang berkaitan dengan reformasi institusi kepolisian bahkan juga bicara tentang kekerasan seksual.
Penyebutan Laut Natuna Utara
Sementara itu, Manik Marganamahendra juga turut menyebut bahwa secara personal dirinya lebih menyukai penyebutan “Laut Natuna Utara” oleh Ganjar. Penyebutan tersebut merupakan bentuk penolakan Ganjar Pranowo atas klaim nine dash line China yang menyebut wilayah Laut Natuna Utara dengan Laut Cina Selatan.
Masih menurut caleg DPRD DKI Jakarta tersebut, penamaan wilayah merupakan suatu bentuk exercising power bagi seorang pemimpin. Manik menjelaskan bahwa contoh tersebut dapat dilihat pada alasan mengenai penyebutan Stadion Utama Senayan untuk menggantikan nama Stadion Gelora Bung Karno pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga penyebutan Laut Natuna Utara merupakan cara yang bersifat kultural, tetapi bermuatan politis dan berfungsi untuk menegaskan bahwa Natuna milik Indonesia.
“Ada alasannya mengapa Gelora Bung Karno disebut Stadion Utama Senayan pada era Orde Baru, sebelum kembali disebut Gelora Bung Karno pada tahun 2001. Penyebutan Laut Natuna Utara merupakan cara yang kultural namun sangat politis untuk menegaskan bahwa Natuna milik kita, dan kita tidak akan mundur satu langkah pun,” ujar Manik.
Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ganjar juga menyebut bahwa dirinya turut menyoroti keamanan sektor laut Indonesia pada saat debat ketiga Pilpres, yang diselenggarakan pada Minggu, 7 Januari 2024. Bagi Ganjar, sektor laut Indonesia harus mendapatkan penjagaan ekstra, bahkan jika dirinya terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan kembali menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia secara ilegal.
“Laut sangat luas mesti dijaga, mesti karena catatan kami wabilkhusus perikanan juga diambil orang. Ada namanya penangkapan ikan secara ilegal, saya setuju dengan Bu Susi (mantan Menteri KKP) dulu. (Kalo) mencuri ilegal, tenggalamkan!,” kata Ganjar.
RENO EZA MAHENDRA I ADIL AL HASAN
Pilihan Editor: Beda Proposal Ganjar dan Anies dalam Selesaikan Konflik Laut Cina Selatan
