Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sambangi Kiai di Rembang, Ganjar Minta Doa dan Dukungan

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menghadiri launching program
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menghadiri launching program "Hutang Nelayan Macet Dihapuskan" di kampung nelayan, Rembang, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024. Jika jadi presiden, pasangan Ganjar-Mahfud berjanji akan menghapus cicilan hutang nelayan kepada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo disebut menyempatkan diri untuk bertemu dengan Kiai Abdullah Ubab Maimoen di sela kampanyenya di Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis kemarin, 4 Januari 2024. Pertemuan itu berlangsung tertutup di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang

“Saya mohon doa, mohon dukungan, yang pertama semoga proses pemilunya berjalan dengan baik, mudah-mudahan lancar,” kata Ganjar di hadapan ribuan santri, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, 5 Januari 2024.

Saat tiba di pondok pesantren tersebut, Ganjar disambut santri yang sudah menantinya dan Gus Ubab, panggilan akrab KH Abdullah Ubab Maimoen, di depan pintu masuk Pondok Pesantren Al Anwar. Kemudian, Ganjar masuk ke ruangan untuk berdialog soal berbagai isu, salah satunya pemilihan umum atau Pemilu 2024. 

Apapun hasilnya di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 nanti, dia merasa Tuhan Allah SWT sudah menuliskan takdir yang berhak menjadi pemenang. Sebagai manusia, Ganjar menyatakan sedang berikhtiar untuk menjadi pemimpin Indonesia.

“Dan Indonesia diberikan yang terbaik. Dan Allah sudah menuliskan di sana bahwa ini akan dicarikan yang paling baik. Kita berdoa saja, karena apa? Dunia juga sedang tidak baik,” kata Ganjar.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu disebut juga bernostalgia kala mengunjungi Pondok Pesantren Al Anwar. Dia teringat pitutur yang diberikan oleh almarhum Kiai Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

“Mbah Moen juga menyampaikan petuah petuah antara lain jangan lupa sama orang kecil, itu selalu nempel di hati saya. Maka kemudian kami siapkan kegiatan yang nanti akan bisa membantu mereka dan itu yang penting,” kata Ganjar.

Ganjar menyatakan bersama Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin yang merupakan putra dari Mbah Moen merancang program yang dinilai akan bermanfaat bagi masyarakat. “Gus Yasin memberikan masukan dan sehingga beberapa program bisa kita laksanakan. Termasuk insentif guru Madrasah Diniyah (Madin), guru agama itu kita hitung-hitung mau kita nasionalkan,” kata Ganjar.

Ganjar Janjikan Hapus Kredit Macet Nelayan di Rembang

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut pihaknya memastikan akan menghapus kredit macem nelayan senilai Rp 190 miliar. Ganjar menyebut tiap nelayan dijatah Rp 2,2 juta. 

“Sekitar Rp190-an miliar kalo tidak salah, [bisa] lebih kecil lagi. Karena jumlah petani (nelayan) 2,2 juta orang gitu,” kata Ganjar usai meluncurkan Program Penghapusan Kredit Macet Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis. 

Ganjar menyebut tunggakan utang Kredit Usaha Rakyat atau KUR terjadi karena beberapa hal, di antaranya persoalan teknis pekerjaan dan penyebaran Covid-19. Berdasarkan penuturan nelayan, terungkap bahwa jumlah kredit yang parah tidak begitu banyak. Di sisi lain, kata dia, ada persoalan yang cukup serius karena masalah teknis pekerjaannya.

“Tadi, saya bertemu petani yang meminjamnya Rp 11  juta dan sekarang kondisinya sangat sulit,  kalau kami melihat kondisi secara teknikal seperti itu, terjadi problem. Maka, kami akan hapuskan kredit yang macet itu agar mereka bangkit lagi,” kata Ganjar.

Jumlah kredit macet nelayan hampir Rp190-an miliar tidak sebanyak kredit macet petani yang mencapai  Rp 600 miliar. “Jadi kami bantu. Karena ternyata ada persoalan yang lain, bisnis mereka tidak terlalu lancar. Misalnya,  keterbatasan kuota solar untuk bahan bakar kapal terbatas,” ujarnya.

Bekas Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, hal lain yang membuat nelayan tidak mampu mencicil pinjaman adalah pola jual-beli di TPI,  yang hasil penjualan ikan diterima setelah satu bulan transaksi penjualan ikan. “Rasanya, itu butuh akses permodalan agar ketika mereka melepas ikannya langsung bisa dibeli,” kata Ganjar. 

Pilihan Editor: Satu Guru Besar Tolak Jadi Saksi Meringankan, Ini Alasannya dan Reaksi Kubu Firli Bahuri

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 jam lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


PDIP Akan Gunakan Api Abadi Mrapen Saat Acara Pembukaan Rakernas, Apa Maknanya?

2 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Akan Gunakan Api Abadi Mrapen Saat Acara Pembukaan Rakernas, Apa Maknanya?

PDIP akan menggunakan Api Abadi Mrapen dari Grobogan, Jawa Tengah, saat acara pembukaan dan menempatkanya selama Rakernas.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

8 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

22 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, didampingi jajaran Gerindra Kota Semarang berfoto bersama dengan pengusaha Dewi Susilo Budiharjo, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.