TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan asosiasi kepala desa di Istana Negara beberapa waktu lalu, tidak ada percakapan soal politik sama sekali. Ia menyebut materi pembahasan adalah revisi Undang-Undang Desa.
"Tidak ada pengondisian. Saya pikir konteksnya (soal UU Desa), ya yang penting kita selalu melihat konteksnya," kata Moeldoko saat ditemui di kompleks Istana Presiden pada Rabu, 3 Januari, 2024.
Gabungan kelompok kepala desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, menghadap Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 29 Desember 2023. Pertemuan itu mendapat perhatian dari calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo dan calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan. Dalam kesempatan terpisah, keduanya menyoroti soal pentingnya netralitas.
Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan Jokowi dengan kepala desa asalkan masih dalam konteks pemerintahan.
"Akan tetapi, kalau pengarahan politik, dukung-mendukung, saya kira mulai tidak fair (adil)," kata Ganjar usai mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Ahad, 31 Desember 2023.
Baca Juga:
Sementara Anies, seperti diwartakan sejumlah media mengatakan, yang paling penting netralitas terus dijaga oleh kepala desa. "Sekarang warga desanya tahu kok ini haknya orang-orang desa, yang tidak perlu diintervensi, perlu dihormati, jaga netralitas," kata Anies di Kota Yogyakarta, Ahad, 31 Desember 2023.
Saat ditemui di Istana pada Rabu, Moeldoko mengatakan pertemuan Jokowi dan para kepala desa merupakan bentuk audiensi biasa. Konteksnya yang jelas dalam menerima itu, menurut eks Panglima TNI ini, adalah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
"Intinya perjuangannya (para Kades) adalah bukan tiga kali. Tapi konsepnya yang saya dengar itu dua kali, tapi diperpanjang (masa jabatannya). Dari 6 jadi 9 tahun," kata Moeldoko.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Senthot Rudi Prastiono usai persamuhan itu juga menyatakan dalam pertemuannya dengan presiden hanya membahas revisi UU desa . "Tidak ada. Tadi sama sekali tidak menyinggung politik," kata Senthot di Istana.
Dukungan ke Paslon
Presiden Jokowi pernah memanggil APDESI ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 7 November 2023. Salah satu orang yang hadir dalam pertemuan itu adalah Surtawijaya - kepala desa yang pernah mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Surtawijaya mengatakan dalam pertemuan dengan presiden dibahas soal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Beberapa hari setelahnya, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Acara itu dibuat untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka - Putra Jokowi, di Pilpres 2024.
Peserta acara itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).
Bendahara Umum DPP PAPDESI Sujiono saat ditemui di Istana pada Jumat, 29 Desember 2023, menyatakan, mengenai arah dukungan dikembalikan pada preferensi pribadi. Ia menepis anggapan akan ada deklarasi seperti beberapa waktu lalu.
"Jadi titipan pak presiden kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu ini betul betul tidak ada kecurangan," katanya.
Sedangkan Senthot juga menekankan kepala desa hanya diharapkan menjaga pemilu dengan damai. Tidak ada arahan khusus mendukung paslon tertentu.
"Kalau kita konteksnya sebagai pemerintahan terkecil komitmen pemilu damai, wajar kita komunikasi sama presiden," ucap Senthot dalam kesempatan yang sama pada Jumat.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Bansos Dituding untuk Kepentingan Pemilu 2024, Istana: Itu Jauh Sebelum Gibran Maju Cawapres
